9 Bulan Program MBG Dinilai Tersendat, Peneliti Soroti Lemahnya Implementasi dan Komunikasi

Pola Komunikasi Top-Down

Laporan ini menyoroti pola komunikasi MBG yang masih bersifat top-down, mengandalkan klaim makro dan juru bicara tunggal, tanpa cukup mengakui pengalaman mikro masyarakat seperti masalah rasa, higienitas, atau isu kehalalan makanan.

Hal ini kemudian memicu resistensi warga, viralnya video, hingga reaksi negatif ketika kebijakan dirasa memaksa kepatuhan.

Ika Karlina Idris, Co-Director Monash Data & Democracy Research Hub, menilai strategi komunikasi pemerintah hanya fokus pada agenda setting di media arus utama dan saluran resmi.

Baca juga: Siswa di Palopo Muntahkan Ayam Program MBG karena Masih Berdarah

“Sebenernya banyak segmen masyarakat yang antusias dengan program ini, namun karena banyak kasus, warga yang tadinya antusias kini menjadi cemas. Sayangnya, pemerintah hanya fokus ke komunikasi yang sifatnya agenda setting, seperti orkestrasi narasi di media massa dan saluran pemerintah,” ujarnya kepada KompasTV.

Ika menambahkan, pola komunikasi saat ini justru tidak berangkat dari pengalaman publik paling bawah, yaitu siswa dan orang tua murid.

“Program MBG ini adalah kebijakan yang sifatnya semua orang bisa menilai tanpa butuh pengetahuan banyak. Misalkan siapapun bisa menilai mana makanan yang basi dan layak makan. Maka tidak cukup strategi komunikasi yang sifatnya top down,” jelasnya.

Baca juga: Mensesneg: Semua Dapur MBG Ditargetkan Punya Sertifikat Higienis dalam Hitungan Minggu

Sementara itu, Grace Wangge, anggota Monash Data & Democracy Research Hub sekaligus pakar kesehatan masyarakat, menekankan pentingnya konteks sosial dalam komunikasi program kesehatan.

“Komunikasi kesehatan gagal bila hanya bicara angka penerima, tanpa memahami konteks sosial yang menentukan persepsi publik akan program kesehatan,” ujarnya.

(*)