Gibran Bantah Isu IKN Mangkrak: Pembangunan Tahap II Sudah Dimulai

TRIBUNTORAJA.COM, MEMPAWAH – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta masyarakat tidak termakan isu bohong yang menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mangkrak.

Hal itu ia sampaikan saat bertemu masyarakat Suku Dayak dan Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) di Desa Sepang Tokong, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (23/8/2025).

“Jangan sampai Bapak, Ibu termakan hoaks. Katanya IKN mangkrak, katanya tidak dilanjutkan. Faktanya, pembangunan terus berjalan,” kata Gibran.

Menurutnya, IKN bukan sekadar membangun istana presiden dan istana negara, tetapi simbol pemerataan pembangunan agar tidak terpusat di Pulau Jawa.

Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mewujudkan hal tersebut.

Gibran juga memastikan progres pembangunan sudah berjalan baik.

“Baru sebulan lalu saya meninjau langsung, semua on progress. Selanjutnya akan dibangun kawasan legislatif dan yudikatif,” ujarnya.

Baca juga: Tak Ikuti Jokowi, Istana Pastikan Prabowo Upacara HUT ke-80 RI di Jakarta, Bukan di IKN

Tahap II Pembangunan Resmi Dimulai

Pernyataan Gibran diperkuat dengan dimulainya Tahap II pembangunan IKN.

Otorita IKN telah menggelar Pre-Construction Meeting (PCM) pada Kamis (19/6/2025) sebagai langkah awal kontrak pekerjaan fisik baru di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut anggaran 2025 mencapai Rp13,5 triliun, termasuk tender senilai Rp3,4 triliun untuk pembangunan jalan dan infrastruktur di zona KIPP 1A, 1B, dan 1C.

“Fase kedua ini lebih besar, padat, dan harus berjalan dengan disiplin. Kita bekerja sebagai satu tim, berkolaborasi, dan bersinergi,” kata Basuki.

Baca juga: Ramai Isu Prostitusi Online di IKN, Kepala Otorita Nusantara Tegaskan Lokasi di Luar Kawasan Inti

Pembangunan Berstandar Global

Basuki menegaskan pembangunan IKN memenuhi standar internasional dengan prinsip keberlanjutan.

Fokus utama meliputi perlindungan kawasan riparian untuk mencegah banjir, aturan ketat terhadap truk proyek agar tidak over dimension over loading (ODOL), serta pengendalian batching plant.

Pemerintah juga menargetkan IKN menjadi kota rendah emisi dengan dukungan PLTS 50 MW serta sistem pengelolaan sampah berbasis smart bin dan fasilitas 3R (reduce, reuse, recycle).

Baca juga: Satpol PP Ungkap Praktik Prostitusi Online di IKN, Pelaku: Pelanggannya Dermawan dan Tak Tawar Harga

Transparansi dan Antikorupsi

Basuki menekankan pentingnya integritas dalam setiap tahapan pembangunan.

“Jangan ada praktik suap, mark-up progres, atau benturan kepentingan. Kita mulai Tahap II dengan disiplin lebih baik,” tegasnya.

Dengan demikian, isu yang menyebut IKN mangkrak dipastikan tidak benar.

Pemerintah menegaskan proyek pembangunan ibu kota negara baru tetap berjalan sesuai target.

(*)