Seperti di Pati, Unjuk Rasa Tolak Kenaikan PBB-P2 di Bone Juga Ricuh

TRIBUNTORAJA.COM - Gelombang penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kini merembet ke Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Seperti yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, aksi ribuan massa di Bone pada Selasa (19/8/2025) juga berujung ricuh.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu awalnya melakukan demonstrasi secara tertib di depan Kantor Bupati Bone, Jalan Jenderal Ahmad Yani, sekitar pukul 14.30 Wita.

Orator bahkan sempat mengingatkan agar aksi berjalan damai dan tidak anarkis.

Namun, situasi berubah tegang ketika massa mulai bersitegang dengan aparat.

Saling dorong tak terhindarkan hingga akhirnya kericuhan pecah.

Massa melempari aparat dengan botol air mineral dan batu, lalu membakar ban bekas di tengah jalan.

Asap hitam pekat membumbung tinggi menutupi pandangan di sekitar kantor bupati, membuat arus lalu lintas di jalan utama tersendat.

Jalan depan kantor bupati bahkan sempat diblokir massa, sementara sebagian demonstran tetap bertahan duduk di aspal sambil mengibarkan spanduk penolakan kenaikan PBB-P2.

Warga sekitar pun resah dan memilih menjauh dari lokasi kericuhan.

Sementara aparat kepolisian terus berjaga ketat. 

Situasi baru berangsur kondusif setelah dilakukan mediasi antara aparat dan koordinator aksi.

Selain di Kantor Bupati, aksi juga digelar di depan Gedung DPRD Bone yang berjarak sekitar 2 kilometer.

Dua titik aksi tersebut berada di jantung Kota Watampone, ibukota Bone yang dikenal sebagai daerah asal tokoh nasional Jusuf Kalla.

Sejumlah warga mengaku kecewa atas kebijakan kenaikan PBB-P2.

Haris (45), seorang warga, menilai kebijakan ini sangat memberatkan.

“Jujur kami masyarakat kecil sangat terbebani. Harga kebutuhan pokok naik, sekarang pajak juga naik. Kami mendukung aksi ini selama dilakukan damai,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Nurhayati (39). Ia berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan itu.

“Pemerintah seharusnya melihat kondisi ekonomi rakyat, jangan asal naikin pajak. Kalau bisa ditinjau ulang biar masyarakat tidak semakin susah,” ungkapnya.(wahda)