PMKRI Desak Pemerintah Segera Sahkan UU Masyarakat Adat di Peringatan HIMAS 2025

PMKRI juga mengkritisi sejumlah kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAHE), serta proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang dinilai tidak mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak masyarakat adat.

“Pemerintah jangan menjadikan investasi dan bisnis sebagai prioritas utama. Segera sahkan UU Masyarakat Adat yang telah lama diperjuangkan. Masyarakat adat butuh kepastian hukum dan perlindungan untuk menjamin hak hidup mereka tanpa diskriminasi dan kekerasan,” tegas Susana.

(*)