HUT ke-17 Toraja Utara, GMKI Soroti Rekrutmen PPPK yang Dinilai Tak Transparan

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Kabupaten Toraja Utara yang berlangsung meriah dengan kegiatan jalan santai dan pameran UMKM, mendapat apresisasi dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Toraja.

Namun, di momen ulang tahun ke-17 ini, GMKI juga menyoroti adanya dugaan ketidakwajaran dalam proses pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemkab Toraja Utara.

Ketua GMKI Toraja, Dewina Palinggi, kemudian menyoroti kasus 131 tenaga honorer yang diduga lolos PPPK tanpa melalui proses seleksi yang wajar.

Menurutnya, hal ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut rasa keadilan publik dan integritas pemerintahan.

“Rekrutmen ASN, termasuk PPPK, harus berbasis kemampuan dan prestasi. Bukan karena status sosial, koneksi, atau ‘SK siluman’. Kalau ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem akan runtuh,” tegas,” tegas Dewina saat dihubungi, Rabu (23/7/2025).

GMKI juga menekankan bahwa pembangunan daerah seharusnya membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pemuda, bukan hanya menjadikan mereka penggembira dalam seremoni tahunan.

“Pemuda harus diajak berdialog, dilibatkan dalam proses, bukan hanya diberi peran simbolik. Kritik itu bukan serangan, tapi bagian dari demokrasi dan kontrol sosial,” ujar Dewina.

Ia juga mengingatkan pentingnya integritas moral dalam kepemimpinan. Menurutnya, pembangunan daerah tak hanya dilihat dari infrastruktur dan geliat ekonomi, tapi juga dari nilai dan arah kebijakan yang dijalankan.

“Kami percaya, Toraja Utara bisa maju jika dibangun dengan nilai, integritas, dan doa. Seperti firman Tuhan dalam Yeremia 29:7, carilah kesejahteraan daerahmu, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga,” tutupnya.

Diketahui, pemerintah Toraja Utara dalam beberapa tahun terakhir giat mengadakan berbagai event untuk menggairahkan sektor UMKM dan pariwisata.

GMKI mengapresiasi langkah itu, namun meminta ada keseimbangan antara pembangunan fisik dan perbaikan sistem birokrasi secara menyeluruh.(*)