Sabtu, 16 Mei 2026

Suara Gen Z Toraja Utara

KNPI Kritik Narasi Sejarah Toraja Utara yang Dibacakan Saat Perayaan HUT ke-17

KNPI menilai sejarah daerah bukan sekadar rangkaian kalimat seremoni, melainkan bagian penting dari kesadaran kolektif

Tayang: | Diperbarui:
zoom-inlihat foto KNPI Kritik Narasi Sejarah Toraja Utara yang Dibacakan Saat Perayaan HUT ke-17
Anastasya/ Tribun Toraja
Ketua KNPI Toraja Utara, Paulus Pongdatu (pegang bendera) bersama pengurus KNPI Toraja Utara. 

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Kabupaten Toraja Utara yang berlangsung meriah di Alun-Alun Kota Rantepao pada 21 Juli 2025 mendapat sorotan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Toraja Utara, khususnya terkait pembacaan sejarah daerah.

Ketua KNPI Toraja Utara, Paulus Pongdatu, menilai bahwa secara umum pelaksanaan HUT berjalan dengan baik, apalagi dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan perwakilan instansi penting seperti BKN RI.

Namun, menurutnya ada catatan penting terkait isi narasi sejarah yang dibacakan dalam seremoni tersebut.

“Ada redaksi yang perlu diperbaiki. Narasi sejarah Toraja Utara seharusnya mencerminkan semangat dan fakta pemekaran secara utuh. Ini bukan soal teknis semata, tapi menyangkut identitas daerah,” ujar Paulus, Rabu (23/7/2025).

Ia mengusulkan agar ke depan, sebelum HUT ke-18 digelar, pemerintah daerah duduk bersama tokoh-tokoh pemekaran dan elemen masyarakat untuk menyusun ulang narasi sejarah yang akurat dan disepakati bersama.

“Jangan sampai sejarah daerah justru membingungkan generasi muda. Kita butuh satu versi sejarah yang kuat, jujur, dan inklusif,” tegasnya.

KNPI menilai sejarah daerah bukan sekadar rangkaian kalimat seremoni, melainkan bagian penting dari kesadaran kolektif yang harus dijaga dan diwariskan secara benar.

Meski menyampaikan kritik, KNPI tetap memberikan ruang kerja bagi Pemerintah Toraja Utara saat ini di bawah kepemimpinan Bupati Frederik Victor Palimbong dan Wakil Bupati Andrew Branch Silambi.

Paulus menyebut bahwa 100 hari kerja belum cukup untuk menilai arah kebijakan secara utuh.

“Kita beri waktu setahun untuk melihat progres dan arah kebijakan. KNPI tetap mendukung pemerintah, selama kebijakan itu berpihak pada kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perayaan HUT ini seharusnya tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga momentum refleksi untuk memperkuat identitas daerah dan membangun kolaborasi lintas sektor.

“Kami harap HUT ke-17 ini jadi titik tolak bagi perbaikan ke depan, termasuk dalam hal narasi sejarah dan arah pembangunan,” tutup Paulus.(*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved