Hipmi Sulsel Dukung Pengembangan Digitalisasi di Daerah Pelosok

TRIBUNTORAJA.COM - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sulawesi Selatan (Sulsel) berkomitmen untuk mendukung pengembangan digitalisasi, termasuk di daerah pelosok.

Bersama dengan Kementerian Komunikasi, Informatika, dan Digitalisasi (Kemkomdigi), Hipmi Sulsel siap menggaungkan pentingnya digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI) kepada masyarakat.

Kerjasama ini diumumkan dalam acara HIPMI X MVT Connect 2025 bertajuk "Beyond Limits - AI for Next Gen Digital Transformation", yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, Senin (16/6/2025).

Acara ini dihadiri oleh Menteri Kemkomdigi Meutya Viada Hafid, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina, serta beberapa kepala daerah di Sulsel.

Antara lain, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Bupati Pangkep Yusran Lalogau.

Ketua BPD Hipmi Sulsel, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, menyampaikan bahwa Menteri Komdigi telah mengungkapkan adanya peluang untuk bekerjasama dengan mitra Kominfo dalam mensosialisasikan digitalisasi.

Pengurus Hipmi Sulsel akan melakukan sosialisasi di berbagai lembaga, mulai dari kantor pemerintahan, kampus, hingga sekolah dan masyarakat.

“Tujuan kami adalah untuk memastikan semua lapisan masyarakat terpapar dengan pentingnya digitalisasi. Hipmi tidak ingin menjadi organisasi yang hanya menguntungkan pengusaha, tapi juga ingin masyarakat ikut terlibat,” ujar Andi.

Selain menyosialisasikan teknologi digital, Hipmi Sulsel juga akan fokus pada edukasi mengenai keamanan digital.

Menurut Menteri Meutya, generasi mendatang perlu dipersiapkan untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI) yang dapat berdampak positif maupun negatif.

“Penting untuk memastikan anak-anak tahu cara memilih konten yang aman dan menghindari bahaya di dunia maya,” jelas Meutya.

Sosialisasi ini juga mencakup bahaya dari konten berbahaya seperti judi online, pornografi, dan kekerasan.

Meutya juga mencatat bahwa lebih dari 60 persen anak di Indonesia aktif di media sosial, dan 48 persen di antaranya berusia di bawah 18 tahun.

Jika tidak diberikan pembatasan yang tepat, ini bisa menimbulkan masalah besar di masa depan.

“Kami sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang akan membatasi penggunaan ponsel bagi anak-anak,” ucapnya.