Fadli Zon Sebut Kasus Pemerkosaan Mei 1998 Hanya Rumor, Kontras Tuntut Permintaan Maaf

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut kasus pemerkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998 hanya “rumor”.

Koalisi mendesak Fadli Zon segera mencabut pernyataan tersebut dan meminta maaf secara terbuka kepada para korban dan keluarga korban kekerasan seksual dalam tragedi kemanusiaan tersebut.

“Menuntut Fadli Zon untuk mencabut pernyataannya secara terbuka, memberikan klarifikasi, dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada korban dan keluarga korban pelanggaran berat HAM,” tulis Koalisi, dikutip dari laman resmi Kontras, Senin (16/6/2025).

Koalisi menilai pernyataan Fadli yang disampaikan dalam video wawancara “Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis” di kanal YouTube IDN Times pada 10 Juni 2025 sebagai bentuk manipulasi sejarah dan pelecehan terhadap korban.

Mereka menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya perempuan Tionghoa, dalam Peristiwa Mei 1998 telah didokumentasikan secara sah oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.

TGPF yang dibentuk oleh Presiden BJ Habibie mencatat setidaknya 85 korban kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan bergilir di hadapan orang lain.

Baca juga: Dulu Diculik, Kini Jadi Menteri, Daftar Aktivis 98 Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

“Pernyataan Fadli Zon menunjukkan sikap nirempati terhadap korban dan mengingkari hasil kerja TGPF dan keberadaan Komnas Perempuan,” tegas Koalisi.

Koalisi juga mengkritik posisi Fadli Zon sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), karena dinilai berpotensi digunakan untuk merevisi sejarah secara sepihak, termasuk membuka jalan bagi rehabilitasi tokoh-tokoh bermasalah dari masa Orde Baru.

Baca juga: Aktivis Mahasiswa Bedah Buku Hitam Prabowo: Sejarah Kelam Reformasi 1998

“Kombinasi peran sebagai Menteri Kebudayaan dan Ketua GTK menjadi indikasi kuat adanya agenda besar untuk mengubah arah narasi sejarah nasional,” tulis mereka.

Koalisi juga mendesak pemerintah membatalkan pengangkatan Fadli Zon sebagai Ketua GTK serta menghentikan proyek penulisan ulang sejarah nasional yang dianggap menghapus jejak pelanggaran HAM masa lalu.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Fadli Zon Didesak Minta Maaf dan Cabut Ucapannya soal Pemerkosaan Mei 1998"