Heboh Tagar 'Save Raja Ampat' Trending di Medsos, Ini Artinya

Lebih dari 500 hektare hutan alami dilaporkan telah hilang akibat ekspansi tambang di wilayah tersebut.

Dampaknya, limbah dan sedimen mengalir ke laut, mengancam terumbu karang dan ekosistem laut yang menjadi pusat keanekaragaman hayati dunia.

Ronisel Mambrasar dari Aliansi Jaga Alam Raja Ampat menambahkan bahwa kehadiran tambang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga merusak hubungan sosial antarwarga.

Baca juga: Polemik Tambang Galian C di Toraja Utara, Ini Tanggapan Bupati

“Tambang nikel di kampung kami bukan hanya mengancam laut sebagai sumber hidup, tapi juga memecah hubungan sosial di antara warga,” ujarnya.

Greenpeace mendesak pemerintah mengevaluasi arah kebijakan hilirisasi nikel, yang menurut mereka lebih menekankan investasi daripada menjaga kelestarian alam dan hak masyarakat adat.

Mereka juga menyoroti pentingnya prinsip keadilan ekologis dalam narasi transisi energi hijau.

“Transisi energi seharusnya adil dan berkelanjutan, bukan menambah beban krisis iklim atau menciptakan konflik sosial,” tambah Iqbal.

Baca juga: Longsor Tambang Galian C di Cirebon Tewaskan 14 Orang, Sudah Diperingatkan Sebelum Kejadian

Respons Pemerintah

Menanggapi kegelisahan publik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berjanji akan mengevaluasi aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.

Ia berencana memanggil perusahaan-perusahaan pemegang izin tambang, baik BUMN maupun swasta.

“Saya akan evaluasi, akan ada rapat dengan dirjen saya. Saya akan panggil pemiliknya, mau BUMN atau swasta,” kata Bahlil di Jakarta.