896 Koperasi Merah Putih di Sulsel Kantongi SK Pendirian

TRIBUNTORAJA.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus berupaya mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh desa/kelurahan, sebagai strategi memperkuat ekonomi rakyat dan menekan laju inflasi di pedesaan.

Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Andi Eka Prasetya, menyatakan, progres musyawarah desa/kelurahan yang tersebar di 24 kabupaten/kota sudah 100 persen.

“Semua desa/kelurahan sebanyak 3.059 sudah selesai musyawarah,” kata Eka Prasetya, Selasa (3/6/25).

Program ini tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, menargetkan setiap desa dan kelurahan memiliki satu koperasi aktif berbasis masyarakat.

Pembentukan koperasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi warga, tetapi juga menjadi alat untuk mengendalikan inflasi yang kerap lebih tinggi di desa dibanding kota.

“Ini bagian pengendalian inflasi. Semua harga terjangkau, tidak ada permainan. Kalau kita intervensi melalui Kopdes Merah Putih, tentu sangat berdampak ke masyarakat,” jelasnya.

Di desa, kata Eka Prasetya, harga bahan pokok bisa lebih mahal karena distribusi panjang dan ketergantungan pada tengkulak.

KMP hadir untuk memotong rantai itu, menyediakan barang dengan harga wajar, membantu warga mendapatkan akses pembiayaan yang adil.

“Contoh saja, ada beras dan gas punya harga eceran tertinggi, nah itu akan terjaga sama ditetapkan pemerintah dan di koperasi nantinya,” jelasnya.

Selain berperan sebagai penyedia bahan pokok, koperasi juga difungsikan sebagai pusat produksi dan distribusi komoditas lokal, sehingga desa bisa mandiri dalam pangan dan usaha.

Dengan semangat gotong royong, KMP diharapkan jadi fondasi ekonomi kerakyatan yang mampu melawan ketimpangan harga, memperkuat ketahanan pangan, dan menghadirkan kesejahteraan merata hingga ke pelosok desa.

Eka Prasetya menambahkan, akses ekonomi di desa masih lemah, perlu lembaga ekonomi rakyat yang berpihak langsung pada masyarakat.

KMP ini menjadi solusi struktural untuk mengendalikan inflasi, meningkatkan produksi lokal, dan menciptakan keadilan ekonomi.

Terpisah, Kabid Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Sulsel, Indri Assegaf mengakui KMP dibentuk sebagai salah satunya pengendali inflasi.

Apalagi proses produksi, distribusi, hingga ke pemasaran bisa dilakukan dari ruang koperasi.