Ironi PSU Palopo: Warga Palopo Lebih Memilih Uang Daripada Masa Depan???

Oleh Saparuddin Santa (Direktur Eksekutif Visi Indonesia Consulting)

TRIBUNTORAJA.COM - “Masih ada 43,6 persen masyarakat Kota Palopo yang percaya bahwa uang bukan segalanya” - Hasil Survei Visi Indonesia Consulting, 5-15 Mei 2025.

Ada fakta menarik yang tim kami dari lembaga survei Visi Indonesia Consulting temukan saat melakukan survei tahap akhir menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo.

Diketahui, PSU Palopo akan berlangsung pada Sabtu, 24 Mei 2025. 

Survei yang dilakukan dengan metode Multisage Random Sampling terhadap 480 responden di 48 kelurahan yang tersebar di 9 kecamatan, Kota Palopo, pada periode survei 5-15 Mei 2025, menunjukkan bahwa masih ada 56,4 persen pemilih di Kota Palopo yang percaya bahwa uang adalah penentu kemenangan calon, 41,2 persen menyatakan tidak setuju dan belum tentu memilih calon yang mengandalkan uang, sisanya 2,4 persen memilih tidak menjawab atau masih ragu.  

Di periode survei sebelumnya, yaitu survei pada tanggal 10-20 April 2025, angka yang setuju money politik berada di 76,7 persen (diberitakan di media yang sama, 25 April 2025). 

Salah satu penyebab turunnya prosentasi pemilih pragmatis adalah peringatan keras Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, kepada para calon saat menghadiri Deklarasi Pilkada Damai di KPU Kota Palopo, 7 Mei 2025 lalu. 

Saat itu Gubernur menyampaikan dengan tegas kepada para calon untuk jangan coba-coba menggunakan money politik, jika tidak ingin didiskualifikasi.

Meskipun terjadi penurunan, tapi tetap saja, ini angka yang signifikan. Ironisnya, mereka yang 56,4 persen ini, menyatakan bersedia menerima uang, dan hanya akan memilih calon yang memberikan uang.

Saat tim kami menanyakan dalam wawancara mendalam atau indepth interview: “Mengapa anda mau menerima uang dari calon?" Jawabannya beragam, tapi intinya sama, para pemilih ini menganggap bahwa pemimpin yang ideal adalah "yang punya uang". 

Tidak penting calon tersebut memiliki pengalaman kepemimpinan atau tidak. Tidak peduli, calon yang didukung punya latar belakang di pemerintahan atau tidak. Juga tidak peduli pada kualitas figur dan latar belakang calon. 

Para pemilih pragmatis ini dengan mudah dan tanpa rasa bersalah sedikitpun, menganggap bahwa menerima uang politik dari salah satu calon, tidak memiliki konsekwensi moral dan tanggungjawab terhadap baik buruknya tata kelola pemerintahan di masa depan.

Situasi ini sebetulnya bukanlah hal aneh. Sejak beberapa periode pemilihan, di beberapa wilayah yang berbeda dimana lembaga survei kami ikut serta melakukan survei perilaku pemilih, nasibnya hampir sama. 

Banyak sekali calon-calon kepala daerah yang memiliki kemampuan dan pengalaman, serta rekam jejak kepemimpinan yang baik, mesti menyerah dan kalah oleh kekuatan uang dari calon yang punya logistik besar. 

Celakanya, pemerintah dan pihak penyelenggara, tidak punya daya dan kemampuan untuk mencegah itu. Padahal sesungguhnya pragmatisme politik, dalam bentuk money politik ini, bisa di cegah, jika ada niat sungguh-sungguh untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.