PSU Palopo

Survei PSU Palopo, Pertarungan Antara Akal Sehat dan Pragmatisme

Kesimpulan survei menunjukkan ada pergeseran paradigma masyarakat terkait kepemimpinan dan masa depan kota Palopo. 

|
Editor: Apriani Landa
tangkapan layar
POLITIK UANG - Survei PSU Palopo yang dilakukan Visi Indonesia Consulting pada periode 5-15 Mei 2025. Hasil survei memperlihatkan presentasi pemilih yang setuju dan tidak setuju dengan politik uang di PSU Palopo. 

TRIBUNTORAJA.COM - Lembaga survei Visi Indonesia Consulting merilis hasil temuannya terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwakot Palopo 2025, Jumat (23/5/2025).

Diketahui, PSU Pilwakot Palopo akan digelar besok, Sabtu (24/5/2025).

Dalam rilis yang diterima redaksi, Visi Indonesia melakukan survei terhadap 480 responden Palopo.

Survei ini menggunakan metode Multistage Random Sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin off error 3,5 persen . 

Survei yang dilakukan secara khusus untuk "Memahami Perilaku Pemilih dan Praktik Money Politik" pada PSU Kota Palopo. 

Survei dilakukan secara bertahap selama dua kali. Tahap pertama dilakukan pada tanggal 10-20 April 2025 dan tahap kedua dilakukan pada tanggal 5-15 Mei 2025.

Kesimpulan survei menunjukkan ada pergeseran paradigma masyarakat terkait kepemimpinan dan masa depan kota Palopo. 

Jika pada tahap pertama (yang sudah diberitakan juga pada media yang sama, 25 April 2025), dimana saat itu Visi Indonesia menemukan fakta lapangan tentang tingkat keyakinan masyarakat bahwa pemenang PSU adalah yang "Ada Uangnya", itu di angka 76,7 persen. 

Dalam artian, keyakinan masyarakat bahwa pemenang PSU adalah yang menggunakan money politik. 

Tetapi dalam tahap kedua survei yang dilakukan awal Mei, keyakinan masyarakat ini turun di angka 56,4 persen. Faktanya, angka 56,4 persen inipun masih terbilang tinggi.

Menurut Direktur Eksekutif Visi Indonesia, Saparuddin Santa, ada dua alasan munculnya "kesadaran" tersebut. 

Pertama, tingginya sebaran isu dan opini yang berkembang dimasyarakat secara massif, baik itu di media sosial maupun dalam percakapan-percakapan grup WA bahwa peluang terjadinya PSU ulang atau tahap kedua akan terjadi jika ada temuan pelanggaran terhadap salah satu calon. 

Alasan kedua, himbauan dan peringatan keras dari Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang menyampaikan saat hadir di acara Deklarasi Pilkada Damai pada 7 Mei 2025 di kantor KPU Kota Palopo.

Deklarasi itu dihadiri oleh para calon yang akan berkompetisi di PSU Palopo dan juga dihadiri oleh pimpinan Forkompinda tingkat Provinsi dan Kabupaten, yang tersebar secara massif.

Dalam sambutannya, dengan tegas Gubernur Sulsel menyampaikan bahwa siapapun yang berani melakukan money politik, akan berhadapan dengan ancaman diskualifikasi, baik itu yang dilakukan saat proses sebelum pemilihan, dan terutama saat menjadi temuan dari pihak Bawaslu dan penegak hukum. 

Halaman
123
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved