PSI dan Sejarah Baru Pemilihan Ketua Umum Partai

TRIBUNTORAJA.COM - "Kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tapi kita dapat membangun generasi muda untuk masa depan". -Franklin D Roosevelt-

Kongres Pertama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang akan berlangsung di Solo pada bulan Juli 2025 menjadi salah satu berita yang mencuri perhatian bagi para politisi dan pemerhati sosial politik di Indonesia. 

Keputusan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang saat ini diketuai oleh Kaesang Pangarep untuk membuat Pemilu Raya pemilihan Ketua Umum (Ketum) PSI periode 2025-2030 akan dilakukan secara “one man one vote”, yaitu setiap kader partai memiliki satu hak suara, tentu saja menarik untuk dibahas. 

Sebab sistem ini, bukan hanya tidak lazim di Indonesia, tetapi juga ini adalah semacam tonggak dan sejarah baru, mekanisme pemilihan ketua umum partai. 

Jika benar ini terlaksana dengan baik, dan bisa terbukti mendongkrak “branding” PSI di Indonesia di masa depan.

Maka, menurut hemat penulis, PSI bukan hanya akan keluar dari bayang-bayang personal Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang ter-reprentasi lewat ketuanya, Kaesang Pangarep, tetapi juga akan menjadi role
model bagi proses pemilihan Ketum Partai di Indonesia.

Sudah terlalu lama dan langgeng mekanisme pemilihan Ketum Partai di Indonesia menganut sistem yang anti meritokrasi, dimana beberapa Partai politik besar di Indonesia, lebih mengandalkan “garis darah” ataupun ketokohan yang disertai kemampuan “logistik” calon dalam memilih ketua umumnya. 

Bahkan ditengarai, untuk mendapat posisi Ketum Partai, di luar partai yang memilih jalan oposisi, mesti “mendapat restu” dari penguasa sebelum menjadi Ketua Umum. 

Tentu saja ada pengecualian terhadap partai partai yang berbasis ideologi Islam nasionalis, seperti misalnya, Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ), yang dalam proses pemilihan Presiden Partai, disandarkan pada keputusan Dewan Syuro.

Apa yang akan di lakukan PSI dalam kongres di Solo pada bulan Juli nanti, sesungguhnya adalah langkah revolusioner bagi mekanisme pemilihan Ketum Partai, hanya jika itu benar-benar merujuk pada mekanisme pemilihan yang terbuka dan transparan. 

Terbuka dalam artian seluruh proses dan mekanisme pemilihannya berlangsung jujur dan adil, serta dapat diakses secara langsung oleh seluruh anggota partai yang memiliki Kartu Tanda Anggota atau KTA. 

Dan transparan, jika aturan, mekanisme dan proses pemilihan terpublikasi secara terbuka melalui kanal-kanal informasi dan media publik. Prinsip transparansi ini penting untuk membangun citra baru bagi PSI. 

Sebab bukan rahasia umum lagi, jika PSI ini selalu diidentikkan dengan Jokowi.

Mengapa PSI berani menempuh jalan baru?

Dalam catatan penulis, setidaknya ada 3 (tiga) alasan utama yang bisa di jadikan Analisa terkait PSI berani menerobos pakem pemilihan Ketum Partai di Indonesia. 

Pertama, PSI butuh citra baru, sebab hasil Pemilihan Umum ( Pemilu ) 2024 lalu, tidak begitu menggembirakan bagi partai, dimana salah satu target utamanya untuk lolos parliementary treshold ke DPR RI, tidak tercapai. 

Raihan angka suara nasional yang hanya 2,8 persen suara dari 151.796.630 suara sah Pemilu Legislatif 2024, sudah seharusnya menjadi bahan evaluasi utama, mengapa partai yang mengklaim diri Partai anak muda ini gagal mencapai parliementary treshold!

Kedua, memanfaatkan bonus elektoral dari kekuasaan. Kondisi sosial politik pasca terpilihan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, bisa menjadi bonus elektoral sekaligus tantangan berat bagi PSI dalam menyambut kontestasi politik pada Pemilu Tahun 2029 nanti. 

Bonus elektoral sebagai Partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran hanya akan terbukti tercapai jika partai ini, melalui kadernya di pemerintahan, menunjukkan kinerja yang baik di mata masyarakat, dan bukan hanya sekedar sebagai mesin politik penguasa. 

Selain harus menunjukkan kinerja terbaik, PSI juga harus mulai membuktikan diri sebagai partai yang bukan hanya “milik” anak muda, tetapi juga sebagai partai yang merangkul seluruh kalangan usia. 

Sebab faktanya, partai ini juga tidak begitu menarik bagi anak muda Indonesia. Terbukti dengan hasil yang rendah di pemilu 2024 lalu, yaitu hanya meraih 2,8 % (berbanding jauh dari jumlah pemilih millenial dan gen z yang jumlahnya lebih dari 56 % di Indonesia).

Alasan ketiga, PSI berusaha menjadi partai masa depan. Dan ini menjadi tantangan terbesar bagi Ketua Umum baru yang akan terpilih nantinya. 

Ketua Umum terpilih harus mampu membawa PSI menjadi partai yang benar-benar modern, ideal dan dicintai oleh rakyat Indonesia. 

Dengan di bukanya kran Parliementary Treshold dan Presidential Treshold yang lebih mudah bagi partai oleh Mahkamah Konstitusi untuk Pemilu dan Pilpres 2029 nanti, maka PSI mesti berbenah secara serius dan melakukan persiapan yang benar-benar matang. 

Bukan hanya dari sisi pemilihan pengurus DPP dan DPD-DPD yang wajib memiliki kecerdasan, kredibiltas dan integritas yang baik di setiap tingkatan pengurus, tetapi juga PSI harus memiliki konsep pemenangan yang matang dan komprehensip dalam rangka memasuki gelanggang politik multi partai di 2029. 

PSI harus berani mengambil peran dan sikap yang jelas dalam hal keberpihakan pada rakyat, dan bukan hanya sekedar partai yang ‘bergantung’ pada pemerintahan Parbowo-Gibran. 

Kader-kader terbaik sudah harus mulai dipersiapkan sejak awal. Jika perlu, siapkan sekolah partai, untuk menyatukan visi dan misi baru, serta konsep yang terintegrasi dengan cita-cita partai.

Diluar itu semua, PSI harus bisa bertransformasi menjadi partai yang inklusif, sebab salah satu ciri partai modern adalah partai yang terbuka. 

Pola rekrutment kader harus dibuatkan standar yang ketat (dari sisi integritas dan kapabilitas), tapi disaat yang sama, tidak membuat calon kader takut untuk bergabung. 

Menunjukkan kerja-kerja nyata yang langsung dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh masyarakat adalah kunci utama untuk menjadi partai yang dicintai.  

PSI harus bisa tampil dan menjadi solusi segala persoalan di tengah masyarakat, dan bukan hanya muncul saat perhelatan politik lima tahunan. 

Tentu semua itu butuh pengorbanan dari pengurus dan kader partai. Tetapi jika itu dilakukan dengan niat mencintai bangsa dan negara, maka penulis berkeyakinan, dalam 5 – 10 Tahun kedepan, PSI akan menjadi partai yang besar dan tidak musatahil akan menjadi partai pemenang Pemilu. 

Tujuan tersebut, hanya bisa tercapai jika PSI memiliki Visi, Misi, Konsep dan Program masa depan Partai yang jelas untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. 

Selamat Berkongres.

Penulis: Saparuddin Santa
Direktur Eksekutif Visi Indonesia Consulting