Utang Menumpuk, APBD Enrekang Tak Sanggup Biayai Makan Bergizi Gratis

TRIBUNTORAJA.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk ikut menyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang targetnya mencapai Rp 5 triliun.

Namun, Pemkab Enrekang, Sulsel sulit mengikuti permintaan ini.

Ketua Komisi Ketua Komisi III DPRD Enrekang, Saharuddin mengatakan sulit bagi Pemkab Enrekang jika dibebani lagi untuk menanggulangi anggaran MBG.

Menurutnya, keadaan keuangan Pemda Enrekang saat ini memiliki utang hingga ratusan miliar.

"Saya kira ini lebih parah lagi, apalagi melihat APBD kita sekarang ini," tutur Saharuddin dari fraksi Partai Golkar, Rabu (22/1/2025) sore.

Olehnya itu, Saharuddin mengatakan MBG dapat terlaksana di Kabupaten Enrekang jika menggunakan APBN.

"Saya rasa Pemda bisa kalau seperti itu, tinggal bagaimana juknisnya nanti di lapangan, tapi kalau menggunakan APBD, bisa jadi lebih parah keuangan kita di Enrekang,"tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Enrekang, Jumurdin mengaku belum ada pembahasan soal MBG.

"Belum ada informasinya terkait kapan dimulai MBG di Enrekang, karena itu nanti ada vendornya," tutur Jumurdin saat dimintai tanggapan Tribun-Timur.com.

Terkait Petunjuk teknis (Juknis) MBG di Enrekang, Jumurdin mengaku belum mendapat informasi soal itu.

"Nantikan di awali dengan Rakornis dengan pemerintah pusat, baru anggarannya masuk ke daerah," jelasnya.

"Jangankan anggaran, Rakornis saja belum, jadi kita belum tahu bagaimana juknisnya nanti,"tambahnya.

Mengenai jumlah anggaran yang dibutuhkan di Enrekang, Jumurdin mengaku belum mengetahui secara pasti.

Namun, ia mencatat jumlah siswa SD dan SMP di Enrekang yang menjadi sasaran program mencapai sekitar 28 ribu siswa.

"Kami belum tahu berapa harga per porsinya untuk siswa, tapi jumlah siswa SD dan SMP di Enrekang ada sekitar 28 ribu," tuturnya.(erlan)