Kantor Lurah Jadi Posko Pemenangan Calon Wali Kota Makassar 

TRIBUNTORAJA.COM - Sebanyak 10 lurah di Makassar diduga tidak netral jelang Pilkada 2024.

Mereka diduga terlibat politik praktis dengan mendukung dan berpihak pada salah satu pasangan calon di Pemilihan Wali Kota Makassar.

“Kalau ada unsur pemerintah yang terlibat (politik) laporkan langsung ke saya, walupun saya dengar beberapa lurah terlibat dalam politik praktis,” ucap Danny Pomanto, Minggu (24/11/24).  

Ia menuturkan, ada lurah yang secara terang-terangan menggunakan fasilitas pemerintah, dalam hal ini menggunakan kantor lurah sebagai markas untuk menyukseskan paslon tertentu. 

Namun, Danny enggan menyebut nama lurah dimaksud.

Namun, Danny menegaskan akan segera menindaki para lurah yang tidak netral dalam momen Pilkada serentak ini. 

“Saya dengar malah ada kantor lurah jadi markas paslon tertentu, saya pasti akan tindaki,” tegas Danny Pomanto. 

Termasuk pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kata Danny, ia juga telah menerima banyak laporan terkait pejabat yang tak netral. 

“Termasuk perangkat OPD, ada yang terdeteksi (mendukung paslon tertentu). Ada saksi-saksi kok, ditekan semua. Saya saja wali kota tidak pernah tekan-tekan orang,” katanya. 

Ia memberikan kebebasan kepada seluruh lapisan pegawai lingkup Pemkot Makassar untuk memilih kandidat sesuai dengan hati nuraninya. 

Masyarakat khususnya pegawai tetap menjaga kondusivitas, menghindari perselisihan dan tetap mengokohkan persaudaraan. 

“Pilkada sisa beberapa hari lagi, silakan menyalurkan suara kita dengan baik. Jangan saling intimidasi,” ujar Danny.

Sidak ASN

Pada hari pertama kerja di masa tenang, Wali Kota Makassar yang juga calon Gubernur Sulsel, Danny Pomanto berjanji mengawasi pegawai lingkup Pemkot Makassar.

Ia mengatakan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh kecamatan hingga kelurahan di Makassar.

Danny ingin memastikan bahwa aparat pemerintah bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, tidak terlibat politik praktis. 

“Saya mulai hari ini (kemarin) akan keliling semua wilayah. Akan sidak semua kecamatan dan kelurahan, siapa yang tidak jaga wilayahnya berarti dia interest, dia mendukung satu paslon,” ucap Danny Pomanto.

Danny menugaskan seluruh perangkat daerah, mulai dari kepala OPD, camat, lurah, hingga RT/RW untuk menjaga wilayahnya masing-masing. 

Katanya, semua elemen harus berpartisipasi dalam menegakkan demokrasi. 

Pemilu harus terlaksana sesuai dengan asas luber jurdil alias langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

“Siapa yang tidak jaga wilayahnya saya anggap tidak netral karena memberikan peluang paslon tertentu untuk merusak demokrasi. Kita jaga kebanggaan kita, mau diputar bagaimana takdir Allah sudah tertulis. Tidak usah terlalu memaksa sesuatu, jaga agar fair,” tegasnya. 

Danny menyampaikan jika ada aparat pemerintah yang menggiring untuk mendukung pasangan calon tertentu maka segera laporkan. 

Wali kota dua periode ini juga berkomitmen menghindari terjadinya konflik kepentingan selama masa tenang dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024.(faqih)