Wamentan Minta Menu Susu di Program Makan Bergizi Gratis Tidak Dipaksakan

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menyatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar menu susu sapi tidak diwajibkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sudaryono mengungkapkan bahwa jika susu diwajibkan dalam program ini, suplai susu tidak akan mencukupi karena produksi dalam negeri masih terbatas. Ia meminta agar BGN mempertimbangkan opsi sumber protein lain sebagai pengganti susu.

"Produksi susu kita masih belum mencukupi, jadi kami menyarankan kepada Badan Gizi Nasional agar tidak memaksakan konsumsi susu dalam program tersebut," ujarnya di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Ia menjelaskan bahwa protein dari hewani seperti telur dan ayam, atau protein nabati, bisa memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil dalam program tersebut tanpa harus mengandalkan susu.

Jika produksi susu dalam negeri meningkat, susu bisa secara bertahap dimasukkan ke dalam program MBG. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor susu, beban negara juga bisa dikurangi.

"Seiring dengan peningkatan produktivitas susu nasional, kita bisa secara bertahap menambah susu dalam program ini. Di daerah-daerah penghasil susu seperti Banyumas dan Boyolali, mungkin saja beberapa sekolah akan memiliki akses ke susu dalam program makan bergizi," jelasnya seperti dikutip dari Antara.

Baca juga: Pemerintah Tak Akan Impor Susu dari Vietnam untuk Program Makan Bergizi Gratis

Kementerian Pertanian sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk mendukung program MBG.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, menyatakan bahwa pemerintah mengundang investor Vietnam untuk membangun industri susu di Indonesia, bukan untuk mengimpor produk susu.

"Indonesia tidak memiliki rencana mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kementan sedang mengupayakan kerja sama dengan investor Vietnam untuk membangun industri susu dalam negeri guna meningkatkan produksi susu nasional," kata Arief dalam pernyataannya, dikutip dari Antara, Minggu (27/10).

Baca juga: Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Mentan Bakal Bagi Benih dan Tingkatkan Produksi Susu

Dengan investasi ini, diharapkan produksi susu dalam negeri meningkat sehingga dapat mendukung program MBG serta kemandirian pangan.

Investor asal Vietnam disebut tengah mengeksplorasi peluang untuk membangun industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dengan rencana pengelolaan lahan seluas 10.000 hektar dan fasilitas pengolahan yang mampu menghasilkan hingga 1,8 juta ton susu per tahun.

"Produksi ini tidak berasal dari impor susu, melainkan dari peningkatan kapasitas produksi dalam negeri melalui investasi tersebut," tambahnya.

Baca juga: Makan Bergizi Gratis Bakal Telan Rp400 Triliun per Tahun, Ekonom: Uang dari Mana?

Hal ini diproyeksikan akan memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan susu nasional, yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun. Selain itu, investasi ini juga diharapkan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sekitar.

Presiden RI Prabowo Subianto juga tengah mempertimbangkan penggunaan susu cair sebagai alternatif susu kemasan dalam program makan bergizi, mengingat harga susu menjadi salah satu komponen terbesar dalam program tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa komponen susu menjadi salah satu fokus evaluasi Presiden Prabowo yang disampaikan dalam pertemuan dengan menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Akmil Magelang, Minggu (27/10).

Baca juga: Bakal Telan Anggaran Rp 800 Miliar per Hari, Kapan Makan Bergizi Gratis Mulai Dijalankan?

"Susu merupakan salah satu komponen paling mahal dalam program ini, sehingga kita harus mempertimbangkan alternatif lain seperti susu cair," jelas Prasetyo seperti dikutip dari Antara.

Ia menambahkan bahwa komposisi menu akan dievaluasi lebih lanjut sebelum program Makan Bergizi Gratis diluncurkan pada Januari 2025.

“Program serupa di negara lain telah berjalan selama puluhan tahun. Kami meminta dukungan dan doa restu, serta pengertian jika sistem belum sempurna pada tahap awal,” tutup Prasetyo.

(*)