Tersangkut Kasus Korupsi, Politisi PPP Tak Dilantik sebagai Anggota DPRD Sulsel 2024-2029

TRIBUNTORAJA.COM - Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, YM Dr H Zainuddin, melantik 84 caleg terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel periode 2024-2029.

Satu caleg terpilih lainnya, Hamsyah Ahmad dari Partai Persatuan Pembangunan, belum dilantik karena telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Hamsyah Ahmad adalah mantan Ketua DPRD Bantaeng.

Pelantikan digelar dalam rapat paripurna pengucapan sumpah dan janji jabatan di gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (29/9). 

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulsel Muhammad Jabir terlebih dahulu membacakan Surat Keputusan (SK) Mendagri Tito Karnavian terkait pemberhentian anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024 dan pengangkatan anggota DPRD Sulsel periode 2024-2029.

Selanjutnya, anggota DPRD Sulsel periode 2024-2029 menjalani pelantikan ditandai pengucapan sumpah dan janji jabatan dipandu Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Zainuddin.

Setelahnya, penyematan pin emas yang merupakan atribut para legislator serta penyerahan SK secara simbolis.

Anggota DPRD Sulsel periode 2024-2029 yang dilantik merupakan caleg terpilih hasil Pileg 2024.

NasDem menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak, yakni 17 kursi.

Selanjutnya, Golkar 14 kursi, Gerindra 13 kursi, PPP 8 kursi, PKB 8 kursi, PKS 7 kursi, Demokrat 7 kursi, PDIP 6 kursi, PAN 4 kursi, dan Hanura 1 kursi.

“Kita tinggalkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan partai politik. Orientasi kita semua sama Sulsel menjadi rumah kita untuk semuanya untuk kebahagiaan masyarakat Sulsel,” kata Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan, dalam sambutannya.

Ia menambahkan, dibutuhkan sinergi pemerintahan untuk wujudkan APBD yang sehat. Serta mewujudkan kelola pemerintahan provinsi sampai di 24 kabupaten/kota se-Sulsel.

“Semuanya sehat dari anggaran yang sehat tata kelolanya sehat sampai kemudian di aspek pertanggungjawaban pemerintahnya, orientasinya untuk kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

Prof Zudan meminta anggota dewan yang baru dilantik mendukung APBD sehat dengan cara melakukan penganggaran dengan tepat sasaran, mengawasi kerja-kerja di OPD agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan dengan pendekatan efektif dan efisien serta mengoptimalkan sumber pendapatan seperti pajak kendaraan, BBM, dan biaya bali nama kendaraan. 

“Royalti, dana bagi hasil untuk kita kerjakan bersama-sama,” kata Prof Zudan.(erlan)