Hacker Bocorkan Data Wajib Pajak Indonesia, Jokowi: Saya Sudah Perintahkan untuk Mitigasi

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang mencuri perhatian publik, Kamis (19/9/2024).

Data yang bocor ini diduga mencakup informasi pribadi sejumlah pejabat tinggi, termasuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Jokowi menyatakan telah mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan berbagai lembaga terkait untuk segera menanggulangi situasi tersebut.

"Saya sudah memerintahkan Kominfo, Kementerian Keuangan, serta BSSN untuk melakukan mitigasi secepatnya," ujar Jokowi, seperti dilaporkan Kompas.com.

Baca juga: Bjorka Bocorkan Data Presiden Jokowi dan 6 Juta Wajib Pajak Indonesia

Presiden mengindikasikan adanya beberapa kemungkinan penyebab kebocoran data ini, salah satunya terkait dengan keamanan password dan penyimpanan data.

"Data bisa bocor karena kesalahan dalam pengelolaan password atau penyimpanan yang tidak tepat, sehingga membuka celah bagi peretas," jelasnya.

Jokowi juga menekankan bahwa masalah kebocoran data bukan hanya masalah Indonesia, tetapi juga menjadi isu global.

Baca juga: BKN Diduga Diretas, CISSReC: Data PNS Nasional Dijual

Sebelum pernyataan dari Jokowi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti, mengonfirmasi bahwa mereka masih mendalami informasi terkait dugaan kebocoran ini.

"Tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman terkait informasi kebocoran yang beredar," kata Dwi Astuti.