Mantan Anggota KPU dan Bawaslu: KPU RI Harus Segera Jalankan Putusan MK

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja diumumkan.

Desakan ini muncul setelah MK mengeluarkan dua putusan penting pada 20 Agustus 2024.

Putusan pertama, Nomor 60/PUU-XXII/2024, menegaskan bahwa hak konstitusional partai politik peserta Pemilu 2024 untuk mencalonkan pasangan kepala daerah harus dijamin.

MK mengkaji ulang Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang sebelumnya mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah berdasarkan jumlah kursi DPRD dan suara sah Pemilu Anggota DPRD.

Kini, ambang batas pencalonan tersebut didasarkan pada perolehan suara sah Pemilu Anggota DPRD yang disesuaikan dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Putusan kedua, Nomor 70/PUU-XXII/2024, menegaskan bahwa usia pencalonan kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU. MK menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilkada yang adil dan demokratis.

Baca juga: Demo Peringatan Darurat Hari Ini 22 Agustus 2024 di Makassar, Cek Lokasinya

Putusan-putusan ini dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat demokrasi dan keadilan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Mantan Ketua dan anggota KPU serta Bawaslu, yang tergabung dalam Seruan Penyelenggara Pemilu Periode 2001–2023, mendesak KPU untuk segera merevisi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.

Menurut mereka, pelaksanaan putusan MK tersebut adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh KPU sebagai lembaga pemilu yang mandiri dan profesional.

Baca juga: Wacana Kotak Kosong di Pilgub Sulsel Kembali Mencuat

"Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum nasional memiliki kedudukan setara dengan undang-undang, sehingga KPU sebagai pelaksana hukum (self regulatory bodies) wajib melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat," demikian pernyataan mereka, dilansir Kompas TV, Kamis (22/8/2024).

Para mantan penyelenggara pemilu ini juga menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam mengawasi agar KPU melaksanakan putusan MK dengan benar.

Mereka mengingatkan bahwa jika KPU dan Bawaslu gagal menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) seharusnya memberikan sanksi maksimal.

Baca juga: Baleg DPR RI Diduga Akali Putusan MK No 60: Jegal Anies Baswedan, Beri Peluang Kaesang Pangarep?

Mereka juga menyinggung potensi krisis konstitusi jika KPU gagal menjalankan putusan MK.

Menurut mereka, sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia mengharuskan seluruh lembaga pemilu mematuhi peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan.

Para mantan penyelenggara pemilu ini juga percaya bahwa KPU memiliki kepekaan sosial dan politik yang diperlukan untuk mengenali ancaman terhadap demokrasi di Indonesia.

Baca juga: DPR RI Buka Jalan untuk Kaesang Pangarep Maju di Pilkada 2024

Mereka menekankan bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyelenggarakan pilkada yang adil, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip kemandirian, tanpa pengaruh eksternal yang menghalangi keadilan.

Dengan adanya seruan ini, diharapkan KPU segera mengambil langkah konkret untuk memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan dengan demokratis, inklusif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

(*)