Pengamat Nilai Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian sebagai Politik Akomodir

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memberikan pembelaan soal wacana 40 kementerian di era pemerintahan Presiden 2024 terpilih Prabowo Subianto nanti.

Menurutnya, penambahan jumlah kementerian sejatinya bisa dilakukan, yakni dengan cara melakukan penyesuaian di undang-undangnya.

Untuk teknisnya, perubahan bisa dilakukan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Kalau toh ada usulan untuk penambahan kementerian, tentu di undang-undangnya bisa disesuaikan dengan ketentuan konstitusi."

"Tinggal nanti kita lihat situasi seperti apa, kalau diubah bisa lewat legislative review lewat perubahan atau bisa judicial review," kata Habiburokhman, Rabu (8/5/2024). 

Dalam kesempatan lain, Habiburokhman menilai penambahan atau pengurangan jumlah kementerian itu tidak melanggar peraturan undang-undangan sehingga sangat mungkin bisa terjadi.

Kendati demikian, pihaknya tidak bisa menyimpulkan apakah wacana 40 kementerian tersebut akan dilakukan Prabowo Subianto atau tidak.

"Saya belum tahu apakah akan ada kementerian untuk kabinet Pak Prabowo," ungkap Habiburokhman.

Ia menyebut keputusan jadi tidaknya menambah kementerian itu tergantung pada kebijakan Prabowo.

"Yang paham dan tahu betul kepentingan berubah atau tidaknya adalah presiden," tegas Habiburokhman.

Pasalnya, pembentukan kabinet itu murni merupakan hak prerogatif dari Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

Karena itu. Prabowo memiliki hak untuk menambah atau pun mengurangi jumlah kementerian sebagai instrumen pendukung pemerintahannya.

"Baik secara substansi, baik konstitusi (pembentukan kementerian) itu ada di Pak Prabowo, sebagai presiden elected."

"Apakah (tim yang) besar efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Habiburokhman pun mendukung jika Prabowo ingin menambah jumlah kementerian.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Wacana 40 Kementerian, Prabowo Dinilai Jalankan Politik Akomodir dan Bagi-Bagi Jabatan