Pengamat Nilai Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian sebagai Politik Akomodir

 TRIBUNTORAJA.COM - Wacana presiden terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 mendapat berbagai respon.

Ada yang setuju namun tidak sedikit yang mempertanyakan tujuannya.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Jamiluddin Ritonga, menilai kebijakan ini akan menjadi masalah jika penambahan jumlah kementerian didasarkan bagi-bagi jabatan.

Apalagi, melihat gemuknya koalisi Prabowo-Gibran saat ini.

"Jumlah kementerian itu akan menimbulkan masalah bila didasari untuk bagi-bagi jabatan."

"Peluang ke arah itu sangat besar karena Prabowo-Gibran menginginkan koalisi gemuk," ungkap Jamiluddin, Selasa (7/5/2024).

Menurut Jamiluddin, kemungkinan itu bisa saja terjadi sebab Prabowo berupaya merangkul sebanyak mungkin partai politik untuk masuk ke koalisinya. 

Untuk mengakomodir partai tersebut, Prabowo harus menyediakan banyak kursi jabatan bagi para koalisinya.

Konsekuensi dari politik akomodir itu tentu akan berpengaruh terhadap penambahan menteri dan wakil menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Selanjutnya, hal ini tentu akan menambah kementerian untuk bagi-bagi jabatan kepada partai pendukung.

"Kalau Prabowo-Gibran nantinya menetapkan 40 kementerian karena atas dasar bagi-bagi jabatan, tentu dasarnya jadi irasional."

"Tentu hal itu akan menimbulkan kritik dari berbagai elemen masyarakat. Prabowo-Gibran diawal pemerintahannya sudah dinilai negatif," ungkap Jamaluddin.

Lebih lanjut, Jamiluddin menegaskan tindakan bagi-bagi jabatan itu pun dianggap tidak akan baik bagi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya.

"Karena itu, Prabowo-Gibran idealnya menyampaikan rasionalisasi jumlah kementerian yang ditetapkannya agar pemerintahannya diawali dengan respon baik dari rakyat Indonesia," tegas Jamaluddin.

Tidak Langgar Aturan