Konsultan Politik Eep Saefulloh Soroti Pemilu 2024: Paling Brutal

"Jadi menurut saya bukan saja kita akan kembali ke reformasi 98 dalam beberapa hal jauh lebih mundur dibandingkan dengan capaian kediktatoran zaman Pak Soeharto dalam beberapa hal," kata Eep dalam diskusi Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (9/4/2024), dikutip dari Tribunnews.com.

Ia pun mengungkit Presiden Jokowi yang diduga telah mengumpulkan sejumlah sumber daya untuk dinikmati oleh keluarganya sendiri.

Hal ini justru dibekingi berbagai instrumen negara.

"Misalnya dalam pengumpulan resources, kenikmatan, keuntungan dalam satu keluarga yang dibackup oleh berbagai instrumen yang amat dahsyat," katanya.

Dijelaskan Eep, dirinya mengungkit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka yang juga putra Presiden Jokowi menjadi cawapres.

Tak hanya itu, Eep juga mengungkit pembahasan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang memungkinkan pemilihan Gubernur Jakarta dari Presiden Jokowi.

Pembahasan regulasi itu diduga untuk menguntungkan keluarga Jokowi.

"Putusan MK nomor 90 tahun 2024 yang kelak kalau tidak dilawan sampai UU khusus DKI Jakarta yang suatu ketika kalau ini tidak dilawan mungkin Gubernur DKI Jakarta yang dipilih Presiden keluarga itu juga," katanya.

"Dan agloromasi yang kawasan ekonomi bisnis dan industri yang menyatukan Jabodetabek dipimpin dewan agloromasi yang ketuanya wakil presiden. Kalau ini tidak dilawan keluarga itu juga," sambungnya

Lebih lanjut, Eep menambahkan persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan.

Karena itu, ia mendesak agar Presiden Jokowi harus dimakzulkan dari jabatannya.

"Menurut saya ini tidak boleh dibiarkan, dengan segala resikonya sebagai warga negara kita harus bersikap. Dan sebagai warga negara sikap saya tidak berubah. Saya bergeming dengan mengatakan presiden telah melanggar konstitusi dan undang-undang dan karena itu harus dimakzulkan," pungkasnya.

Pernyataan Jusuf Kalla

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla alias JK, mengatakan, pemilihan umum (Pemilu) 2024 terburuk dalam sejarah Indonesia.

JK menyebut, dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno (Bung Karno).