Kuasa Hukum Firli Bahuri Pertimbangkan Ajukan Praperadilan dan Gelar Perkara Khusus

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar, mengatakan pihaknya membuka peluang untuk mengajukan permohonan praperadilan usai kliennya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Ya, tentu kita akan mempertimbangkan hal itu (praperadilan),” kata Ian, Jumat (24/11/2023).

Tak hanya itu, pihaknya berencana mengajukan permohonan gelar perkara khusus kepada Polda Metro Jaya.

Ian mengatakan, pihaknya menduga ada hal lain yang mendorong pihak kepolisian menetapkan Firli sebagai tersangka.

“Kita meminta untuk gelar perkara khusus sehingga tuduhan kepada beliau terang benderang, apakah benar ini murni proses hukum yang disangkakan kepada beliau atau ada atensi yang lain,” ucapnya dikutip dari tayangan Kompas TV.

Sebelumnya, dia mengaku terkejut dengan penetapan Firli sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL.

Baca juga: Presiden Jokowi Bakal Tandatangani Keppres Pemberhentian Sementara Firli Bahuri Hari Ini

Menurutnya, hal itu terlalu dipaksakan.

Ian mengatakan penyidik belum menanyakan soal dugaan pemerasan ketika Firli diperiksa.

Untuk itu, pihaknya keberatan dengan status tersangka kliennya.

Baca juga: Eks Ketua KPK Desak Polisi Segera Tahan Firli Bahuri

"Pemeriksaan tanggal 16 November kemarin materi yang ditanyakan oleh penyidik Polda kepada beliau itu belum bicara pada substansi yang dituduhkan. Masih sebatas pertanyaan-pertanyaan normatif, mengenai riwayat pekerjaan, mengenai penugasan," jelas Ian.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya mengumumkan penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Rabu malam (22/11/2023).

Baca juga: Firli Bahuri Jadi Tersangka, KPK Minta Maaf

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara.

SYL diduga diperas terkait penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

(*)