Tolak Imbauan Pj Gubernur, Ketua Apdesi Sulsel: Kita Tidak Butuh Pisang, Tapi Beras!

TRIBUNTORAJA.COM, MAKASSAR - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulsel, menolak  imbauan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, agar desa mengalokasikan 40 persen dana desa untuk program budidaya pisang.

Apdesi menilai ada kekeliruan dalam surat yang diterbitkan oleh Pj Gubernur Sulsel.

Ketua Apdesi Sulsel, Andi Sri Rahayu Usmi, mengatakan ketika setiap bupati atau wali kota diminta untuk melakukan pengawasan terhadap program ini, hal itu sudah mempertegas untuk dilakukannya program tersebut, berarti bukan sekadar imbauan

"Meski (surat pj gubernur) bersifat imbauan, tapi ada ketegasan di dalamnya," kata Andi Sri ditemui di Hotel Ibis, Makassar, Sabtu (14/10/23).

Menurutnya, Pj Gubernur Sulsel mengambil keputusan ini tanpa melibatkan perangkat desa.

"Belum pernah (diskusi dengan Apdesi) tiba-tiba muncul (imbauan), dan ini telah menjadi polemik bagi teman-teman kepala desa di 21 kabupaten di Sulsel," ungkapnya.

Harusnya, lanjut Sri, Pj Gubernur Sulsel melihat kondisi wilayah sesuai kebutuhan desa.

"Wilayah kita ini tidak butuh pisang, tapi beras, imbauan dari pemerintah pusat itu umbi-umbian, kenapa tidak disinkronkan saja itu," jelasnya.

"Belum tentu di wilayah orang sukses (budidaya pisang), di wilayah kita juga berhasil. Tidak bisa serta merta kita mengadopsi. Pada prinsipnya kami menolak," tambah Sri.

Menurut Sri, Pj Gubernur Sulsel harusnya mengundang para perangkat desa dalam membahas hal tersebut.

"Inikan program beliau, harusnya kami yang diundang, dijelaskan sebelum himbauan itu keluar, itu intinya," jelasnya.

Minta Maaf

Diberitakan sebelumnya, Pj  Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin meminta maaf kepada para kepala desa (Kades).

Bahtiar meminta maaf terkait Surat Edaran tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 di Sulsel dengan Nomor 412.2/11938/DPMD

Dalam surat tersebut, berisi pengalokasian Dana Desa sebesar 40 persen pada program budidaya tanaman pisang.

Hal tersebut diungkapkan Bahtiar Baharuddin pada acara Silaturahmi dan Santap Malam Bersama Pj Gubenur Sulsel bertajuk Dukungan Stakeholder dalam Pengembangan Komoditas Peternakan Berbasis Peternakan Rakyat, di Rujab Gubernur Sulsel, Kamis (12/10/23) malam.

"Maafkan saya kalau ditafsirkan menjadi lain kepada saudara kita," kata pria kelahiran Bone.

"Saya kira ini soal tafsir saja, dan mungkin hanya miss komunikasi," jelasnya.

Bahtiar mengaku akan mengundang para kades terkait surat edaran tersebut.

"Nanti saya undang mereka untuk berdialog, ada pikirannya yang baik, teman-teman desa punya pandangan lebih baik, ya namanya himbauan kan kita bisa perbaiki, itukan bukan hukum mutlak," kata dia.

Namun, Bahtiar meminta waktu agar bisa menjelaskan maksud dari surat edaran itu.

"Kita berdialog saja, inikan soal cara saja, bukan sesuatu hukum," kata dia.

Hanya Imbauan

Bahtiar Baharuddin merilis pernyataan resmi terkait Surat Edaran tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

Bahtiar mengaku surat edaran tersebut tidak mengikat dan hanya bersifat imbauan.

Ia menjelaskan budidaya pisang merupakan budidaya alternatif untuk pemanfaatan lahan-lahan terlantar di Sulsel. 

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022, minimal 20 persen terkait pengunaan dana desa untuk tanaman pangan dinilai tidak cukup untuk di Kawasan Sulsel.

Pj Gubernur Bahtiar pun berencana mengundang asosiasi desa yang belum paham mengenai programnya

"Kami mengundang asosiasi desa yang belum mendapatkan informasi dan juga pemahaman terkait budidaya pisang agar mendapatkan informasi dan juga pemahaman," ujar Pj Gubernur Bahtiar dalam keterangannya, Kamis (12/10/2023)

Ia kembali menegaskan, Surat Edaran tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 di Sulsel dengan Nomor 412.2/11938/DPMD ini bersifat imbauan, bukan hukum yang mengikat. 

Ketentuan mengenai tata cara penggunaan dana desa tetap mempedomani Peraturan Menteri Desa dan peraturan hukum lainnya.

Terkait budidaya pisang, ia mengaku tidak akan mengubah jumlah produksi komoditas lain.

Sehingga lahan petani hingga jagung menurutnya tetap bisa dilanjutkan.

"Program pengembangan budidaya pisang tidak akan mengubah dan tidak akan mengurangi jumlah produksi dan lahan pertanian padi maupun jagung, bahkan harus ditingkatkan dari segi lahan dan juga jumlah produksinya," jelasnya.

Cabut Surat Edaran

Sebelumnya, puluhan Kepala dan Perangkat Desa se-Kabupaten Bone menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Bone, Kamis (12/10/23).

Mereka menolak Surat Edaran PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin terkait pengalokasian Dana Desa sebesar 40 persen pada program budidaya tanaman pisang.

"Kurang lebih sepuluh Kepala Desa yang hadir didampingi masyarakatnya masing-masing," ujar Kepala Desa Tocina, Kecamatan Dua Boccoe, Ilham kepada Tribun-Timur.com.

Dalam aspirasinya, mereka menuntut Pj Gubernur Sulsel mencabut surat edaran tersebut.

Puluhan Kepala dan Perangkat Desa se Kabupaten Bone aspirasi di Kantor DPRD Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (12/10/23). (Dok Pribadi)
"Kami minta Gubernur cabut itu surat edarannya. Jika tidak, kami akan menuntut untuk pencopotan" kata dia.

Ilham menjelaskan, Sulsel, khususnya di Kabupaten Bone tidak perlu memasukkan pisang sebagai program utama.

"Banyak program yang lebih penting daripada tanam pisang, biar tidak diperintahkan pasti warga juga tanam sendiri," jelasnya.

Bayangkan saja, lanjutnya, jika alokasi dana sebesar Rp 400 juta dikalikan 328 desa tentu jumlahnya luar biasa.

"Kalau itu terjadi maka kita perlu siapkan dana bibit sebesar Rp 331 miliar dan itu bukan dana kecil," kata Ilham.

"Kami duga ada bisnis besar di balik semua ini," imbuhnya.

Sementara, Anggota DPRD Bone yang menerima aspirasi, Ade Ferry menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini.

"Secepatnya kami teruskan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti," tegasnya.

"Sebagai penerima aspirasi, kami punya tanggung jawab untuk menyampaikan apa menjadi tuntutan Kepala Desa kepada Pj Gubernur secara langsung," jelasnya.

Rencana Budidaya Pisang

Ide menjadikan Sulsel 'provinsi pisang' diungkapkan Bahtiar beberapa hari setelah menjabat Pj Gubernur Sulsel.

Bahtiar menjelaskan, satu hektar lahan bisa ditanami 1500 hingga 2000 pohon pisang.

Nilai ekonominya, lanjut Bahtiar, Rp36 juta per hektar.

"Artinya, dengan target 100 ribu hektar lahan di Sulsel bisa menghasilkan 200 juta pohon pisang," ujarnya.

Menurutnya, lahan 100 ribu hektar yang akan digunakan merupakan lahan tidak produktif dari 6,7 juta hektar lahan pertanian di Sulsel.

Bahkan, dari 6,7 hektar lahan itu, baru sekitar 1,7 juta hektar lahan yang ditanami. Berarti ada 5 juta hektar lahan yang belum ditanami atau tidak produktif.

"Saya target 100 ribu hektar bisa ditanami pisang dalam satu tahun ke depan. Karena ini bisa menjadi sumber penghasilan masyarakat, tetapi belum dibudidayakan," kata Bahtiar.

"Saya mendorong ketahanan pangan kita melalui budidaya pisang. Di Wajo itu ada 5000 hektar (bisa ditanami pisang)," tambahnya

Bahtiar menjelaskan, Sulsel siap mencontoh Lampung yang sukses dengan produksi pisang dan nanas. Bahkan, sistem pertanian di Lampung terintegrasi dengan sektor peternakan.

Dimana, pakan ternak diolah dari sisa limbah pisang dan nanas.

Dia mencontohkan PT Great Giant Food yang memiliki dengan luas 32.000 hektar.

Revenue per tahun Rp5 triliun dari budidaya pisang dan sekitar Rp3 triliun dari budidaya nanas. Dengan renevue sebesar itu, kata Bahtiar, PT Great Giant Food baru menyuplai 1 persen permintaan pisang dari 65 negara.

Dari budidaya tersebut, lanjutnya, limbah pisang dan nanas menjadi pakan ternak sapi 20 ribu ekor.

"Nilai ekonominya juga tinggi. Selain (pisang) sebagai makanan budaya, setiap kegiatan dengan sajian makanan, selalu ada pisang," kata Bahtiar.

"Secara kultural, ini adalah tanaman budayanya Sulsel," sambungnya.

"Masyarakat kita perlu diajari membudidayakan. Saya ingin menjadikan Sulsel provinsi pisang," ujarnya.