Penjelasan Randan P Sampetoding Usai Banting Properti di Ruang Rapat DPRD Tana Toraja

TRIBUNTORAJA.COM - Anggota DPRD Tana Toraja Fraksi Partai Golkar, Randan P Sampetoding buka suara usai banting properti saat skorsing rapat APBD Perubahan DPRD Tana Toraja yang dialihkan ke pendengaran aspirasi nasib Tenaga Kontrak Daerah (TKD) atau honorer.

“Itu yang saya agak kurang terima secara pribadi, maunya saya bahwa dari pihak Pemda dalam hal ini Pak Sekda, bisa memberikan klarifikasi terhadap persuratan yang ada dan tetap didengarkan oleh teman-teman dari TKD,” Randan memberikan klarifikasi kepada TribunToraja.com, di Lobi Kantor DPRD Tana Toraja, Jl Sultan Hasanuddin Nomor 2 A, Makale, Senin (28/8/2023).

“Disuruh pulang, disuruh keluar, sedangkan belum ada penjelasan atau belum ada semacam sikap dari mereka bahwa bagaimana kira-kira mereka ke depan solusinya, bagaimana tadi kan sudah dijelaskan terang benderang di ruang rapat,” imbuh Randan.

Seperti diketahui, perwakilan 282 TKD mendatangi gedung DPRD Tana Toraja untuk kedua kalinya demi meminta sikap Pemerintah Daerah (Pemda) yang merasa memutuskan kontrak mereka secara sepihak.

Mereka kemudian disambut dan didengarkan aspirasinya di hadapan Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi', Wakil Ketua I DPRD Tana Toraja, Evivana Rombedatu, dan Sekretaris Daerah Tana Toraja, Muhammad Safar.

Usai mendengarkan aspirasi para TKD, Welem mengatakan bahwa rapat yang tadinya diskorsing harus dilanjutkan sehingga menyuruh mereka untuk meninggalkan ruangan.

Seolah tak terima akan hal itu, Randan membanting properti yang ada di depannya sambil berteriak lalu menunjuki Welem yang menurutnya tidak menghargai masyarakat yang datang meminta perlindungan ke lembaga legislatif.

Randan kemudian mengatakan, fraksi Golkar akan berjuang untuk nasib para TKD ini.

“Fraksi Golkar akan berjuang. Kan sudah jelas ada ruang yang dibuka untuk mereka. Kalau memang tidak layak ya jangan diakomodir, tapi kalau memang ada ruang dan layak diakomodir apa salahnya apa susahnya,” bebernya.

“Kalau saya pikir keuangan daerah bisa mengakomodir, masih sehat, sepanjang memang melalui mekanisme yang ada dan sesuai dengan kebutuhan kalau secara hati nurani. Artinya kan harapan mereka ini bisa kita penuhi, karena harapan yang ada di mereka bukan pribadi masing-masing saja, harapan istrinya, suaminya, keluarganya,” pungkasnya. (*)