Pertamina Blokir 394 Ribu Nopol Kendaraan, Tidak Bisa Lagi Beli BBM Subsidi di SPBU

TRIBUNTORAJA.COM - Upaya pemerintah memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi menunjukkan hasil signifikan.

PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan bahwa sebanyak 394 ribu nomor polisi (nopol) kendaraan telah diblokir karena terindikasi melakukan penyalahgunaan pembelian BBM subsidi jenis Biosolar dan Pertalite.

Pemblokiran menyebabkan kendaraan tersebut tidak bisa lagi membeli BBM subsidi di SPBU.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (17/11/2025).

“Sistem subsidi tepat telah mengidentifikasi fraud terhadap 394.000 nopol kendaraan yang kemudian kami blokir untuk antisipasi dan mitigasi penyalahgunaan BBM di SPBU,” ujarnya.

Pemblokiran ratusan ribu nopol ini merupakan hasil penerapan sistem pembelian BBM subsidi berbasis QR Code, yang terhubung langsung dengan data program Subsidi Tepat.

Sistem tersebut memungkinkan Pertamina memantau pola konsumsi setiap kendaraan dan mendeteksi perilaku mencurigakan.

Mars Ega menjelaskan bahwa digitalisasi pembelian BBM subsidi terbukti efektif dalam memastikan penyaluran tepat sasaran.

“Sektor BBM saat ini telah dilaksanakan full QR Code untuk penyaluran solar maupun Pertalite,” ungkapnya.

Dengan sistem baru ini, Pertamina mengklaim penyaluran BBM subsidi jauh lebih terkontrol.

Hingga Oktober 2025, penyaluran Biosolar terkendali di bawah 1,5 persen dari kuota dan penyaluran Pertalite terkendali di bawah 10 persen dari kuota.

Angka tersebut disebut sebagai indikator bahwa kebocoran mulai tertutup dan subsidi semakin tepat sasaran.

Selain memblokir nopol kendaraan, Pertamina juga melakukan tindakan pembinaan terhadap 544 SPBU yang terindikasi tidak patuh terhadap mekanisme Subsidi Tepat.

“Selama 2025 ini, kami telah melakukan pembinaan kepada 544 SPBU,” kata Mars Ega.

Pembinaan tersebut mencakup pengecekan ulang kepatuhan, evaluasi sistem pengawasan, hingga penindakan bila ditemukan pelanggaran berulang.