Profil dan Jejak Karir Purbaya Yudhi Sadewa, Sehari Pasca Dilantik Langsung Didemo BEM UI
Purbaya sempat melontarkan pernyataan yang menganggap gerakan 17+8 sebagai suara sebagian kecil rakyat.
TRIBUNTORAJA.COM - Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Senin (8/9/2025).
Keesokan harinya, Selasa (9/9/2025), dilakukan serah terima jabatan di Kantor Kementerian Keuangan.
Baru sehari pasca dilantik, Purbaya menjadi sasaran aksi demonstrasi mahasiswa, termasuk dari BEM Universitas Indonesia (UI).
Mahasiswa mengecam pernyataan Purbaya Yudhi terkait 17+8 Tuntutan Rakyat.
Pernyataan itu dianggap mengecilkan aspirasi masyarakat yang disuarakan melalui aksi demonstrasi.
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2025, Diallo Hujan Biru, menilai pernyataan Purbaya sangat mengecewakan.
Menurut dia, meskipun baru sehari menjabat, sang menteri sudah menunjukkan sikap yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
"Baru satu hari, dia langsung mengeluarkan pernyataan yang luar biasanya mengecewakan, luar biasanya menyakitkan bagi masyarakat," kata Diallo kepada wartawan, Selasa (9/9/2025).
Ia menilai, sikap pemerintah seolah menganggap remeh tuntutan masyarakat.
Padahal, kata Diallo, tuntutan tersebut lahir bukan karena keinginan semata, melainkan akibat kondisi yang menekan rakyat.
“Dia mengecilkan penindasan yang dialami oleh masyarakat, dia mengecilkan setiap tuntutan, yang mana tuntutan ini bukan lahir karena ingin menuntut, karena mereka bobrok, karena mereka membunuh saudara kami,” ujarnya.
Sebelumnya, usai dilantik, Purbaya melontarkan pernyataan yang menganggap gerakan 17+8 sebagai suara sebagian kecil rakyat.
“Tapi pada dasarnya begini. Itu, kan, suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu hidupnya masih kurang, ya,” ucap Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 8 September 2025.
Menurut Purbaya, tuntutan itu akan hilang secara otomatis, begitu dia berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi 6 hingga 7 persen.
Sebab ketika pertumbuhan ekonomi mencapai angka 6-7 persen, menurutnya, masyarakat akan sibuk mencari kerja dan makan enak dibanding memilih berdemonstrasi.
Usai mendapat kecaman, Purbaya pun memberikan klarifikasi sekaligus minta maaf.
Setelah prosesi serah terima jabatan dengan Sri Mulyani Indrawati, Purbaya juga sempat menyebut dirinya sebagai menteri kagetan.
"Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi. Waktu di LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang," kata Purbaya, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
"Ternyata di Kementerian Keuangan beda, salah ngomong langsung dipelintir sana-sini. Jadi kalau kemarin saya ada kesalahan, saya mohon maaf," katanya.
Profil dan jejak karir
Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 1964.
Purbaya Yudhi Sadewa diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia.
Dilansir laman resmi LPS, Purbaya Yudhi Sadewa memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Purbaya lalu memperoleh gelar Master of Science (MSc) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.
Sejumlah jabatan penting pernah diemban oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018-September 2020.
Ia juga pernah menjabat Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016-Mei 2018.
Selain itu, Purbaya sempat ditunjuk sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada November 2015-Juli 2016.
Pada April 2015-September 2015, Purbaya menjabat Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.
Jabatan selanjutnya yakni, Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010-2014.
Kemudian, dirinya juga pernah menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional pada 2010-2014.
Setelah itu, ia mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Juni 2016.
Ia lalu ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri pada 2016.
Pada 2015, Purbaya dipilih sebagai Anggota Indonesia Economic Forum.
Sebelum terjun di pemerintahan, Purbaya Yudhi Sadewa mempunyai karier sebagai berikut:
Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989-1994);
Senior Economist di Danareksa Research Institute (Oktober 2000-Juli 2005);
Direktur Utama PT Danareksa Securities (April 2006-Oktober 2008);
Chief Economist Danareksa Research Institute (Juli 2005-Maret 2013);
Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (Maret 2013-April 2015).
Baca juga: Prabowo Copot Abdul Kadir Karding dari Jabatan Menteri P2MI, Elite PKB Bereaksi
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Profil Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Baru Gantikan Sri Mulyani
| Jokowi Sebut Kereta Cepat Whoosh Tak Hanya Cari Untung, Menkeu Purbaya: Ada Betulnya |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Kritik Kualitas Coretax: Programmernya Selevel SMA, Bukan Orang Jago |
|
|---|
| Survei IPO: Purbaya Jadi Menteri Terbaik di Pemerintahan Prabowo-Gibran |
|
|---|
| Luhut Bantah Isu Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN: Tak Ada yang Minta! |
|
|---|
| Menkeu Purbaya: Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/toraja/foto/bank/originals/menkeu-purbaya.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.