Dewan Keamanan PBB Setujui Rencana Damai di Gaza, Hamas Menolak Keras

TRIBUNTORAJA.COM – Dewan Keamanan (DK) PBB pada Senin (17/11/2025) mengesahkan resolusi perdamaian untuk Gaza berdasarkan peta jalan damai yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Sebanyak 13 anggota DK memberikan dukungan, sementara Rusia dan China memilih abstain.

Tidak ada negara yang menjatuhkan veto terhadap resolusi tersebut.

Rencana damai itu mencakup pelucutan senjata Hamas, penempatan pasukan internasional untuk menjaga stabilitas, serta pembentukan komite transisi yang beranggotakan teknokrat Palestina.

Komite tersebut berada di bawah pengawasan Board of Peace, badan internasional yang menurut Trump akan ia pimpin langsung.

Sejumlah negara G7 sebelumnya mendorong agar DK PBB memberikan mandat penuh untuk menjalankan peta jalan tersebut.

Baca juga: Indonesia Siapkan 20 Ribu Tentara Jadi Pasukan Perdamaian di Gaza, Jadi Sorotan Media Israel

Meski disetujui mayoritas anggota DK, beberapa poin masih menjadi perdebatan, termasuk tuntutan pelucutan total Hamas dan penarikan seluruh pasukan Israel dari Gaza.

Pemerintah Israel turut mengkritik bagian resolusi yang menegaskan perlunya jalan yang jelas menuju hak menentukan masa depan rakyat Palestina serta terbentuknya negara Palestina.

Baca juga: Baru Terpilih Jadi Wali Kota New York, Zohran Mamdani Janji Tangkap Netanyahu

Trump Sambut Dukungan DK PBB

Trump menyambut hasil pemungutan suara tersebut melalui unggahan di platform Truth Social.

Ia menyebut keputusan itu sebagai momen luar biasa dan memuji pengakuan terhadap Board of Peace, yang menurutnya akan berisi pemimpin-pemimpin paling berpengaruh di dunia.

Trump juga mengucapkan terima kasih kepada anggota DK, termasuk Rusia dan China, yang memilih abstain dan tidak memveto resolusi tersebut.

Ia menambahkan bahwa akan ada banyak pengumuman lanjutan dalam beberapa minggu ke depan.

Baca juga: Ditanya soal Beda Sikap FIFA ke Israel dan Rusia, Gianni Infantino Malah Bersyukur

Hamas Tolak Resolusi DK PBB

Di sisi lain, Hamas menolak resolusi yang mendukung rencana damai tersebut.

Dalam pernyataannya, Hamas menilai proposal itu tidak memuat hak-hak dasar rakyat Palestina dan membuka jalan bagi “perwalian internasional” atas Jalur Gaza.

Hamas mengkritik mandat pasukan internasional yang akan diberi peran di Gaza, termasuk upaya pelucutan kelompok perlawanan.

Menurut Hamas, langkah tersebut membuat pasukan internasional kehilangan netralitas dan justru menjadi pihak yang dianggap menguntungkan pendudukan Israel.

Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menyebut resolusi itu sebagai langkah krusial untuk menciptakan Gaza yang stabil dan mampu berkembang, sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi Israel.

Sebagai catatan, AS, Uni Eropa, Jerman, dan sejumlah negara lain mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teror.

(*)