Mantan Gubernur-Sekprov Sulsel, Nurdin Abdullah dan Abdul Hayat Gani Bertemu Lagi di Partai Perindo

TRIBUNTORAJA.COM - Mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah dan mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, akhirnya kembali bertemu.

Kali ini bukan di kantor pemerintahan, melainkan dalam arena politik, sebagai sesama kader baru Partai Perindo.

Pertemuan keduanya berlangsung dalam kegiatan Temu Kader Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sulawesi Selatan di Kantor DPW Perindo, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu (6/8/2025).

Nurdin Abdullah adalah Gubernur Sulsel periode 2018–2021, sementara Abdul Hayat Gani kala itu menjabat sebagai Sekprov Sulsel yang direkrut langsung dari Kementerian Sosial untuk mendampingi Nurdin.

Namun perjalanan mereka di pemerintahan terputus pada 2021, saat Nurdin Abdullah ditangkap KPK atas kasus suap.

Tak lama berselang, Hayat Gani pun dicopot oleh pengganti Nurdin, Andi Sudirman Sulaiman.

Kini, keduanya kembali berada di barisan yang sama, sebagai pengurus Perindo.

Nurdin Abdullah kini menjabat Ketua Dewan Pakar DPP Perindo.

Sedangkan Abdul Hayat Gani dipercaya sebagai Ketua DPW Perindo Sulawesi Selatan
 
Kehadiran Nurdin Abdullah dalam Temu Kader disambut hangat oleh Abdul Hayat.

Pertemuan ini menjadi momen reuni politik yang sarat makna, terlebih bagi para kader yang pernah menyaksikan keduanya memimpin Sulsel.

“Kehadiran Prof Nurdin Abdullah menjadi semangat baru bagi kami di Sulsel,” ujar Abdul Hayat Gani dalam sambutannya.

“Ini momentum mempererat soliditas kader dan meneguhkan komitmen membesarkan Perindo,” tambahnya.

Nurdin pun menyampaikan apresiasinya atas antusiasme dan kebersamaan yang ia rasakan.

“Saya senang bisa bersilaturahmi langsung dengan para kader. Semoga ini jadi langkah awal memperkuat kerja kolektif kita ke depan,” ujar mantan Bupati Bantaeng dua periode itu.
 
Bagi Partai Perindo, kehadiran dua tokoh ini menjadi sinyal penguatan posisi partai di Sulawesi Selatan, baik dalam hal jaringan, pengalaman birokrasi, maupun pengaruh elektoral.(ari)