Awal Mula Polemik 4 Pulau Aceh–Sumatera Utara hingga Presiden Prabowo Turun Tangan

TRIBUNTORAJA.COM – Polemik sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) terus bergulir hingga menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Persoalan ini mencuat usai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang/Besar, dan Pulau Mangkir Ketek/Kecil sebagai bagian dari wilayah administratif Sumut.

Langkah Kemendagri ini menuai penolakan dari Pemerintah Provinsi Aceh, mahasiswa, hingga tokoh nasional seperti Jusuf Kalla, yang menyebut empat pulau itu secara historis masuk wilayah Aceh.

Duduk Perkara Menurut Kemendagri

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menjelaskan bahwa sejak 2008, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi telah memverifikasi keberadaan pulau-pulau di seluruh Indonesia.

Empat pulau tersebut terverifikasi masuk dalam wilayah Sumut dan dikonfirmasi oleh Gubernur Sumut pada 2009, sementara Aceh tidak mencantumkannya.

Bahkan dalam sidang PBB tahun 2012, keempat pulau sudah didaftarkan sebagai bagian dari Sumut.

Ini kemudian ditegaskan lagi dalam Perda Sumut No. 4 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-145/2022, yang diperkuat kembali melalui Kepmendagri terbaru 2025.

Baca juga: Fakta Terbaru Polemik 4 Pulau Rebutan Aceh dan Sumatera Utara, Presiden Prabowo Ambil Alih

Penolakan dari Aceh

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan empat pulau itu adalah bagian tak terpisahkan dari Aceh, dan menolak keputusan Kemendagri.

Rapat koordinasi bersama DPR Aceh, ulama, dan tokoh masyarakat sepakat memperjuangkan klaim wilayah tersebut.