Mentan Amran Sulaiman Selidiki 11.410 Ton Beras Misterius

TRIBUNTORAJA.COM - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman meminta Satgas Pangan melakukan penelusuran anomali dalam distribusi beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur.

Berdasarkan data stok beras Food Station Tjipinang, ada ketidakwajaran keluarnya 11.410 ton beras dalam satu hari pada 28 Mei 2025. 

Pernyataan ini disampaikan Mentan Amran sebagai respons atas keluhan sejumlah pedagang di PIBC yang menyebut pasokan beras mulai seret.  

"Masuk akal tidak? Ini 11.000 keluar satu hari. Satgas pangan sudah turun, alasannya katanya salah hitung, koreksi, macam-macam alasannya," ujar Amran di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Selasa (3/6/25).

Tercatat sebelumnya bahwa stok beras di Food Station Tjipinang memiliki tren yang terus meningkat sejak tahun 2024 pada kisaran 30 ribu hingga 40 ribuan ton.

Bahkan di tahun 2025 mampu menembus di kisaran 50 ribu ton.

Sementara itu, arus masuk dan keluar beras di PIBC cenderung stabil dan berimbang dengan rata-rata sirkulasi masuk-keluar beras sebesar 2.000-3.000 ton per hari.

Amran mengungkapkan bahwa angka beras keluar 11.410 ton per hari merupakan lonjakan drastis yang memunculkan tanda tanya besar.

"Kemarin begitu mengatakan (harga beras) naik, aku cek. Sekarang tidak ada lagi alasan. Dulu ada alasannya, kalau stok Bulog kurang, impor. Apa mau minta impor dengan kondisi kita stok 4 juta ton? Dikeluarkan SPHP, apa jawabannya tadi? Untuk diblending, untuk dicampur dengan beras lokal, baru dijual mahal," tuturnya.

Amran menegaskan bahwa jika ada pihak yang memainkan distribusi atau laporan stok secara sengaja, maka hal itu merupakan bentuk sabotase terhadap upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional.

"Sekarang pertanyaan saya, kenapa dikatakan hari ini stok di Cipinang kurang dan harga naik? Aku buka datanya, ternyata ada anomali," tutur Amran.

"Ini harus diluruskan. Jangan seenaknya kita menyampaikan. Ini bisa sebagai sabotase pemerintah. Sabotase data karena ada kepentingan pribadi," sambungnya.

Amran mendorong Satuan Tugas Pangan dari Mabes Polri untuk menyelidiki langsung dan mengecek kebenaran dari data tersebut.

Dia tidak ingin ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dan mencederai perjuangan pemerintah dan petani dalam menjaga produksi pangan dalam negeri.

"Artinya apa? Ada middleman yang mempermainkan. Inilah terkadang kita sebut mafia. Jangan mempermainkan, kita setengah mati ini berproduksi. Kita setengah mati bantu petani," tutur Amran.