Pemindahan ASN ke IKN Ditunda Lagi, Menpan RB: Tunggu Arahan Prabowo

Penapisan adalah proses seleksi atau pemilahan ASN yang akan dipindahkan ke ibu kota anyar di Kalimantan Timur itu.

Begitu pula dari K/L mana saja yang harus dipindahkan. Awalnya, Kemenpan RB membagi rencana pemindahan ini ke dalam tiga prioritas. Rini menekankan penapisan ini dilakukan sebelum terbentuknya Kabinet Merah Putih.

Prioritas pertama ada 179 unit eselon I pada 38 K/L. Kedua, 91 unit eselon I di 29 K/L.

Sedangkan prioritas ketiga ada 378 unit eselon I pada 59 K/L.

"Secara ideal, jumlah pegawai yang diperlukan berada di IKN pada prioritas pertama di 2024 yang waktu itu kita buat, itu sekitar 11.991 pegawai. Namun demikian, pemindahannya tetap disesuaikan dengan ketersediaan hunian dan infrastruktur di IKN," tandasnya.

Sebelumnya Ketua Komisi II DPR M Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan perlu ada kepastian terkait kapan ASN mulai dipindahkan. 

”Kepastian ini penting untuk memastikan UU IKN bisa terlaksana. Kami juga ingin agar seluruh infrastruktur yang telah dibangun di IKN bisa segera ditempati,” katanya.

Politikus Partai Nasdem itu menekankan, DPR telah menyetujui anggaran pembangunan infrastruktur IKN pada 2025 sebesar Rp 14,4 triliun.

Karena itu, DPR berharap anggaran tersebut tidak terbuang sia-sia karena infrastruktur yang sudah dibangun tidak jadi ditempati.

Adapun Sekretaris OIKN Bimo Adi Nursanthyasto memastikan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN siap menampung 9.456 ASN yang akan mulai dipindahkan secara bertahap. 

Menurut Bimo, pembangunan gedung perkantoran dan ekosistem pendukung di IKN, seperti transportasi, hunian, dan fasilitas sosial, terus dipercepat demi menunjang aktivitas pemerintahan yang terintegrasi.

Sejumlah kompleks kementerian telah dibangun, seperti Kawasan Istana, termasuk Istana Negara, Istana Garuda, dan Bangunan Sekretariat Presiden, dan sudah dapat berfungsi normal.

Demikian juga Kemenko I dengan kapasitas 1.286 pegawai, Kemenko III untuk 1.375 pegawai, Kemenko IV menampung 1.232 pegawai, dan Kementerian Sekretariat Negara yang dapat menampung 5.572 pegawai.

Sebagian besar gedung ini sudah fungsional dan dilengkapi fasilitas pendukung, seperti minimarket, tempat makan, klinik, dan layanan perbankan.

Menurut Bimo, pembangunan tidak hanya fokus pada perkantoran, tapi juga mencakup hunian dinas dan sarana publik, seperti sekolah dan layanan kesehatan.

Pembangunan ditargetkan rampung seluruhnya pada Juni 2025 agar ASN dapat langsung bekerja dalam ekosistem pemerintahan yang modern dan efisien.(tribun network/mam/den/dod)