Pemindahan ASN ke IKN Ditunda Lagi, Menpan RB: Tunggu Arahan Prabowo

TRIBUNTORAJA.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunda pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, pemindahan ASN ke IKN ditunda hingga ada arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Otorita IKN, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/25). 

Rini menjelaskan pemerintah resmi menunda kembali pemindahan ASN ke IKN. Ini sejalan dengan surat menpan yang ditandatangani Rini pada 24 Januari 2025 lalu.

Rini menegaskan surat tersebut sudah diserahkan kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L). 

“Kami sudah menyampaikan surat penundaan kepada seluruh kementerian/lembaga dan pegawai ASN mengenai penundaan pemindahan ini melalui surat Menpan RB yang kami tandatangani pada 24 Januari 2025,” ujar Rini. 

Rini menjelaskan penundaan dilakukan karena saat ini sedang dilakukan penataan organisasi di sejumlah kementerian dan lembaga, setelah pembentukan Kabinet Merah Putih. 

“Dan inti surat tersebut adalah bahwa pemindahan kementerian, lembaga, dan pegawai ASN yang direncanakan tahun 2024 belum dapat dilaksanakan mengingat terjadinya penataan organisasi tata kerja sebagian kementerian dan lembaga pada Kabinet Merah Putih,” lanjut dia. 

Menurut Rini, kementerian dan lembaga dalam kabinet saat ini masih dalam proses konsolidasi internal. Selain itu, penyesuaian gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN di IKN masih berlangsung hingga akhir 2024.

Tak hanya itu, jumlah kementerian dan lembaga juga mengalami perubahan seiring penyusunan struktur Kabinet Merah Putih. Oleh karena itu, rencana pemindahan ASN ke IKN belum dapat dilaksanakan. 

“Adapun jadwal finalnya kami belum mendapat arahan dari Bapak Presiden, mengingat Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani,” ucap Rini. 

Kemenpan RB kata Rini, akan memproses ulang persiapan pemindahan ASN ke IKN mulai 2026.

Proses ini disebut sebagai bagian dari penyesuaian terhadap struktur organisasi dan prioritas strategis pemerintahan ke depan. 

“Perlu dilakukan penyesuaian kembali, agar kebijakan pemindahan sejalan dengan perubahan struktur organisasi dan prioritas strategis dari pemerintahan ke depan,” kata Rini. 

“Untuk itu pada tahun 2026, kami akan melakukan penapisan ulang dengan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru, agar proses pemindahan ini menjadi relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional,” ujar dia.

Penapisan adalah proses seleksi atau pemilahan ASN yang akan dipindahkan ke ibu kota anyar di Kalimantan Timur itu.

Begitu pula dari K/L mana saja yang harus dipindahkan. Awalnya, Kemenpan RB membagi rencana pemindahan ini ke dalam tiga prioritas. Rini menekankan penapisan ini dilakukan sebelum terbentuknya Kabinet Merah Putih.

Prioritas pertama ada 179 unit eselon I pada 38 K/L. Kedua, 91 unit eselon I di 29 K/L.

Sedangkan prioritas ketiga ada 378 unit eselon I pada 59 K/L.

"Secara ideal, jumlah pegawai yang diperlukan berada di IKN pada prioritas pertama di 2024 yang waktu itu kita buat, itu sekitar 11.991 pegawai. Namun demikian, pemindahannya tetap disesuaikan dengan ketersediaan hunian dan infrastruktur di IKN," tandasnya.

Sebelumnya Ketua Komisi II DPR M Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan perlu ada kepastian terkait kapan ASN mulai dipindahkan. 

”Kepastian ini penting untuk memastikan UU IKN bisa terlaksana. Kami juga ingin agar seluruh infrastruktur yang telah dibangun di IKN bisa segera ditempati,” katanya.

Politikus Partai Nasdem itu menekankan, DPR telah menyetujui anggaran pembangunan infrastruktur IKN pada 2025 sebesar Rp 14,4 triliun.

Karena itu, DPR berharap anggaran tersebut tidak terbuang sia-sia karena infrastruktur yang sudah dibangun tidak jadi ditempati.

Adapun Sekretaris OIKN Bimo Adi Nursanthyasto memastikan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN siap menampung 9.456 ASN yang akan mulai dipindahkan secara bertahap. 

Menurut Bimo, pembangunan gedung perkantoran dan ekosistem pendukung di IKN, seperti transportasi, hunian, dan fasilitas sosial, terus dipercepat demi menunjang aktivitas pemerintahan yang terintegrasi.

Sejumlah kompleks kementerian telah dibangun, seperti Kawasan Istana, termasuk Istana Negara, Istana Garuda, dan Bangunan Sekretariat Presiden, dan sudah dapat berfungsi normal.

Demikian juga Kemenko I dengan kapasitas 1.286 pegawai, Kemenko III untuk 1.375 pegawai, Kemenko IV menampung 1.232 pegawai, dan Kementerian Sekretariat Negara yang dapat menampung 5.572 pegawai.

Sebagian besar gedung ini sudah fungsional dan dilengkapi fasilitas pendukung, seperti minimarket, tempat makan, klinik, dan layanan perbankan.

Menurut Bimo, pembangunan tidak hanya fokus pada perkantoran, tapi juga mencakup hunian dinas dan sarana publik, seperti sekolah dan layanan kesehatan.

Pembangunan ditargetkan rampung seluruhnya pada Juni 2025 agar ASN dapat langsung bekerja dalam ekosistem pemerintahan yang modern dan efisien.(tribun network/mam/den/dod)