Pengangkatan CPNS dan PPPK Ditunda, Presiden Prabowo: Lagi Diurus Semuanya

Tayang: Jumat, 14 Maret 2025 11:26 WITA

Penulis: Redaksi | Editor: Donny Yosua

Pengangkatan CPNS dan PPPK Ditunda, Presiden Prabowo: Lagi Diurus Semuanya — TUNJANGAN GURU ASN - Presiden RI Prabowo Subianto hadir dalam peluncuran mekanisme baru pengiriman tunjangan guru ASN daerah yang digelar di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025). Terkini, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan sinyal positif terkait jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 sedang dalam proses finalisasi.

Kisah SBY Terlambat Daftar Akmil hingga Berhasil Jadi Lulusan Terbaik

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan kepastian bahwa proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 masih dalam tahap finalisasi.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang menangani persoalan tersebut dengan serius.

"Ya, lagi diurus semuanya," ujar Prabowo sembari mengacungkan jempol, dikutip dari Antara, Kamis (13/3/2025).

Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sehari sebelumnya, yang menyebutkan bahwa pemerintah telah menemukan solusi terkait penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS 2024.

"Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang memberikan update. Sudah ada solusinya. Tunggu saja," kata Gibran, Rabu (12/3/2025).

Dilaporkan oleh Antara, solusi yang sedang difinalisasi ini tidak hanya mencakup CPNS, tetapi juga aturan terkait pengangkatan PPPK.

Langkah ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran para peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi CPNS dan PPPK 2024.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa sesuai hasil rapat pemerintah dan Komisi II DPR RI pada 5 Maret 2025, pengangkatan CPNS direncanakan pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK pada 1 Maret 2026.

Menurut Rini, perubahan jadwal ini diperlukan karena masih ada proses penyelarasan data formasi, jabatan, dan penempatan.

Beberapa instansi juga masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan tahapan pengadaan CASN.

Pemerintah menegaskan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam pos anggaran yang mengalami efisiensi.

Kementerian PANRB juga memastikan bahwa dana untuk pegawai non-ASN yang terdaftar di basis data BKN selama proses pengadaan PPPK 2024 telah dialokasikan oleh masing-masing instansi, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB.

(*)