DPRD Toraja Utara Panggil Direktur RSUD Pongtiku terkait Penyewaan Lahan, Rapat Digelar Tertutup

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO – Polemik penyewaan sebagian lahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pongtiku di Kabupaten Toraja Utara masih terus berlanjut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Toraja Utara memanggil Direktur RSUD Pongtiku, drg Margaretha Elon Massang Sura' MKes, serta beberapa perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Toraja Utara, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Toraja Utara.

Rapat tersebut berlangsung di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Toraja Utara, di lantai dua Gedung DPRD Toraja Utara, Kota Rantepao, Sulawesi Selatan, pada Kamis (13/3/2025) siang.

Rapat Digelar Tertutup

Tidak seperti rapat-rapat sebelumnya, pertemuan kali ini berlangsung secara tertutup.

Dua staf terlihat berjaga di depan pintu ruang Banggar DPRD, sementara awak media tidak diperkenankan masuk untuk meliput jalannya rapat.

Saat tiba di lokasi, drg Margaretha Elon Massang Sura' enggan memberikan komentar kepada wartawan mengenai penyewaan lahan rumah sakit yang menjadi perbincangan publik.

Baca juga: Polemik Penyewaan Lahan RSUD Pongtiku Toraja Utara: Sekda hingga Bidang Aset Tak Tahu

Informasi terbaru menyebutkan bahwa sejumlah pejabat daerah juga tidak mengetahui detail pembangunan dan penyewaan lahan RSUD Pongtiku.

Mereka yang mengaku tidak mengetahui perjanjian penyewaan tersebut antara lain:

• Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong (saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati).
• Sekretaris Daerah (Sekda) Toraja Utara, Salvius Pasang.
• Kepala Dinas Kesehatan Toraja Utara, Elisabeth.
• Kepala Bidang Aset Pemkab Toraja Utara, Repelita Dalipang.
• Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Toraja Utara, Paris.

Hingga berita ini diturunkan, rapat tertutup masih berlangsung dan belum ada keterangan resmi dari DPRD maupun pihak terkait mengenai hasil pertemuan tersebut.

(*)