DPRD Sulsel Bakal Sidak SPBU Pertamina, Usut Dugaan Pertamax Oplosan

TRIBUNTORAJA.COM, MAKASSAR – Masyarakat Sulawesi Selatan tengah diresahkan oleh isu dugaan peredaran bahan bakar minyak (BBM) oplosan di sejumlah SPBU.

Kekhawatiran ini semakin meningkat setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah di Pertamina untuk periode 2018-2023.

Dari sembilan tersangka tersebut, enam di antaranya diketahui merupakan petinggi PT Pertamina.

Salah satu praktik yang menjadi sorotan adalah dugaan pencampuran RON 90 (Pertalite) untuk dijual sebagai Pertamax.

Tindakan ilegal ini diduga melibatkan oknum dalam internal Pertamina dan menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai Rp193,7 triliun.

Selain berdampak pada keuangan negara, kasus ini juga memicu keraguan masyarakat terhadap kualitas BBM yang beredar di SPBU.

Baca juga: Update Harga BBM Pertamina di Sulsel Per 1 Maret 2025, Pertamax Tetap Rp 13.200 Per Liter

DPRD Sulsel Perketat Pengawasan

Menanggapi isu ini, DPRD Sulsel mengambil langkah tegas dengan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM di wilayahnya.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi (Cicu), menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal distribusi BBM agar masyarakat mendapatkan produk berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

"Kami akan memastikan bahwa BBM yang dijual kepada masyarakat memiliki mutu yang terjaga dan sesuai dengan harga resmi," ujar Cicu saat dikonfirmasi, Sabtu (1/3/2025).

Baca juga: Vonis Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Diperberat Jadi 13 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi LNG

Ia juga meminta masyarakat untuk tetap tenang, karena pihaknya akan bekerja sama dengan instansi terkait guna mengawasi distribusi BBM secara ketat.

DPRD Sulsel akan berkoordinasi dengan Pertamina dan lembaga berwenang lainnya guna memastikan tidak ada praktik ilegal dalam penjualan BBM.

"Bila diperlukan, kami akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan secara langsung," lanjutnya.

Baca juga: Heboh Kasus Korupsi Pertamina dan Pertamax Oplosan, LBH Jakarta Buka Posko Pengaduan

Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Untuk memperkuat pengawasan, DPRD Sulsel juga akan mendorong dilakukannya inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU dan depo Pertamina.

Dengan inspeksi ini, diharapkan tidak ada celah bagi pelaku kecurangan dalam distribusi BBM.

Baca juga: Kejagung Tetapkan Dua Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Pertamina, Ini Perannya

Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan bahan bakar yang aman dan berkualitas.

Cicu mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum terbukti kebenarannya.

"Jika menemukan indikasi adanya pelanggaran atau kecurangan, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti dengan transparan," tegasnya.

Baca juga: Dua Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina

Ia pun berharap, dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, kepercayaan masyarakat terhadap kualitas BBM Pertamina dapat kembali pulih.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat dalam memastikan distribusi BBM tetap berjalan dengan baik, aman, dan sesuai standar yang berlaku.

(TRIBUN TIMUR/Erlan Saputra)