Kapan Reshuffle Kabinet? Ini Kata Istana

Hasan juga menjelaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo dalam Harlah NU merupakan pengingat bagi seluruh jajaran kabinet dan tidak ditujukan...

Penulis: Redaksi | Editor: Donny Yosua
istimewa: dokumentasi Istana
RESHUFFLE KABINET - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi angkat bicara soal isu munculnya reshuffle kabinet Prabowo-Gibran di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025). Menurutnya, itu jadi hak prerogatif presiden. 

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA – Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa hanya Presiden Prabowo Subianto yang memiliki kewenangan penuh terkait perombakan kabinet.

Pernyataan ini disampaikan Hasan sebagai respons atas isu reshuffle yang mencuat setelah pernyataan tegas Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (Harlah NU) pada Jumat (7/2/2025).

"Ya, yang paling tahu soal reshuffle di republik ini hanya Pak Presiden. Ini sepenuhnya kewenangan beliau. Jadi, kapan waktunya dan siapa yang akan terkena reshuffle, hanya Presiden yang tahu," ujar Hasan dilansir Kompas TV.

 

 

Menurutnya, pihak di luar lingkaran kepresidenan hanya bisa berspekulasi mengenai hal tersebut.

"Di luar ini semua hanya menerka-nerka. Kami sendiri tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kapan akan dilakukan dan siapa yang akan diganti. Itu sepenuhnya ada di tangan Presiden," lanjutnya.

Hasan juga menjelaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo dalam Harlah NU merupakan pengingat bagi seluruh jajaran kabinet dan tidak ditujukan kepada individu tertentu.

 

Baca juga: Ultimatum Presiden Prabowo: Menteri yang Tak Mau Kerja untuk Rakyat, Siap-siap Reshuffle!

 

"Presiden selalu memberikan arahan, termasuk mengingatkan anggota kabinet. Ini berlaku untuk semua, bukan hanya orang-orang tertentu. Tujuannya agar kabinet benar-benar bekerja demi kepentingan rakyat," kata Hasan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginginkan para menteri bekerja tanpa membawa kepentingan pribadi.

"Siapa pun yang tidak sejalan dengan langkah Presiden, nantinya akan dievaluasi. Jadi ini bukan ditujukan kepada orang tertentu, melainkan peringatan yang berlaku umum," tambahnya.

 

Baca juga: Bantah Orang Kepercayaan Prabowo, Mensesneg: Tidak Ada Reshuffle

 

Hasan juga mengingatkan bahwa sikap tegas Presiden terhadap kinerja para menteri bukanlah hal baru.

"Presiden sudah beberapa kali menegaskan hal ini. Yang tidak mau mengikuti arahan, silakan di luar. Yang mau ikut, harus seirama dengan langkah Presiden. Jadi ini bukan pertama kalinya Presiden memberikan arahan, apresiasi, maupun peringatan," pungkasnya.

(*)

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved