PPDB Sistem Zonasi Penyebab Prestasi Sekolah Anjlok

TRIBUNTORAJA.COM - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) berencana menghapus sistem zonansi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

PPDB tahun 2025 yang akan digelar pada Juni nanti, berpeluang menerapkan kebijakan baru tersebut.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengatakan, nama baru pengganti zonasi belum ditentukan.

Sistem zonasi akan diganti lantaran tiap tahun, tiap masa penerimaan siswa baru selalu menimbulkan masalah.

Kajian mengenai sistem PPDB baru sudah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretariat Kabinet (Seskab).

“Kapan sistem ini diputuskan, sepenuhnya kami menunggu arahan dan kebijaksanaan bapak presiden,” kata Mu’ti yang juga Sekum PP Muhammadiyah.

Selain sistem zonasi, ujian nasional juga akan dihapus.

“Tak bocorin sedikit saja, nanti tidak akan ada kata-kata ujian lagi. Kata-kata ujian tidak ada,” kata Mu’ti.

Turunkan Kualitas

Di Sulsel, penerapan PPDB dari jalur zonasi sejak 2017 lalu, membuat kualitas pendidikan menurun. 

Kendati demikian, kebijakan ini masih tetap relevan diterapkan dengan pengaturan yang lebih adil.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Prof Arismunandar ketika dimintai pendapatnya soal rencana penghapusan jalur zonasi oleh pemerintah, Senin (20/1/25).

Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) ini mengatakan, terdapat beberapa fakta bahwa beberapa sekolah yang dulunya dikenal unggul, seperti SMA 2, SMA 1, dan SMA 17, kini prestasinya mulai menurun. 

“Sekolah-sekolah yang dulu menjadi model dan tiket masuk perguruan tinggi kini pemeringkatan lulusan mereka sudah berada di luar seribu besar,” ungkapnya.

Prof Arismunandar menilai, SMA non-boarding cenderung mengalami penurunan kualitas dibandingkan dengan SMA boarding yang masih memiliki peringkat baik.