Pemerintah Tak Akan Impor Susu dari Vietnam untuk Program Makan Bergizi Gratis

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana melakukan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono, menyatakan bahwa pemerintah lebih memilih mengundang investor dari Vietnam untuk berinvestasi dalam pengembangan industri sapi perah di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan untuk mengklarifikasi informasi yang beredar terkait pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai investasi perusahaan Vietnam dalam produksi susu sebesar 1,8 juta ton.

“Harus ditegaskan bahwa tidak ada rencana impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan Kementan adalah mengajak investor Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia, guna meningkatkan produksi susu dalam negeri, bukan untuk impor,” ujar Arief dalam siaran pers, dikutip dari Antara, Minggu (27/10/2024).

Dengan adanya investasi dari Vietnam, diharapkan produksi susu dalam negeri dapat meningkat untuk mendukung program MBG dan mencapai kemandirian pangan.

Arief juga menjelaskan bahwa investor dari Vietnam saat ini sedang menjajaki peluang investasi dalam industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Baca juga: Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Mentan Bakal Bagi Benih dan Tingkatkan Produksi Susu

Mereka berencana mengelola lahan seluas 10.000 hektare dan membangun fasilitas pengolahan susu yang diperkirakan dapat memproduksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

“Target produksi ini bukan berasal dari impor, tetapi dari kapasitas produksi lokal yang akan dikembangkan dan ditingkatkan melalui investasi tersebut,” jelasnya.

“Dengan demikian, produksi lokal diharapkan dapat memenuhi sekitar 50 persen dari kebutuhan nasional, yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun,” tambahnya.

Baca juga: Makan Bergizi Gratis Bakal Telan Rp400 Triliun per Tahun, Ekonom: Uang dari Mana?

Investasi ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar area investasi.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan penggunaan susu cair sebagai alternatif atau pengganti susu kemasan dalam menu makan bergizi, mengingat susu merupakan komponen yang paling mahal dalam program tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa komponen susu menjadi salah satu poin evaluasi dalam program makan bergizi yang disoroti oleh Presiden Prabowo dalam retret bersama para menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Magelang pada Minggu (27/10).

Baca juga: Bakal Telan Anggaran Rp 800 Miliar per Hari, Kapan Makan Bergizi Gratis Mulai Dijalankan?

“Susu adalah salah satu komponen paling mahal dalam program makan bergizi ini. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan alternatif lain, mungkin dengan menggunakan susu cair,” kata Prasetyo, sebagaimana dikutip dari Antara.

Prasetyo menambahkan bahwa masalah terkait menu akan menjadi catatan evaluasi sebelum program makan bergizi mulai dilaksanakan pada Januari 2025.

“Beberapa negara lain sudah melaksanakan program ini selama puluhan tahun. Kami meminta dukungan dan pengertian, terutama jika sistem di awal-awal masih perlu penyempurnaan,” ujarnya.

(*)