Teka Teki Mundurnya Airlangga

Oleh: Armin Mustamin Toputiri
Pengamat Sosial Politik

TRIBUNTORAJA.COM - Tak ada badai tak ada hujan, tetiba di siang bolong, kilat datang menerjang pohon beringin yang berdaun rimbun itu. 

Pucuknya seketika terkulai layu, lalu patah dan jatuh ke bumi.

Sekira demikianlah alegori tepat, mengilustrasikan situasi dan kondisi ketika Airlangga Hartarto tetiba melakukan manuver, sama sekali tak terduga.

Sabtu, 10 Agustus lalu resmi menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. 

Publik eksternal terhentak, internal Golkar terlebih lagi.

Bagi jajaran internal Golkar, sikap ditempuh Airlangga semacam tragedi, seolah mustahil terjadi.

Bukankah dua agenda strategis Pemilu 2024 lalu, Airlangga sukses membawa Golkar meraih prestasi cukup gemilang.

Selain berhasil menghantar Prabowo-Gibran memenangi Pilpres, pula sukses mendongkrak perolehan kursi Golkar di DPR-RI pada Pileg.

Dari 85 kursi, meningkat tajam menjadi 102 kursi.

Atas prestasi itu, seluruh jajaran internal -- pemilik suara dalam Munas Golkar, mulai struktur berjenjang hingga Ormas mendirikan dan didirikan – memberinya apresiasi.

Sekian bulan lalu, bergilir mendeklarasikan dukungan resmi pada Airlangga sebagai calon tunggal Ketua Umum DPP Golkar pada Munas yang telah ditetapkan untuk digelar Desember 2024 mendatang.

Namun apa daya, siapapun tidak pernah menyana, jika sekian hari kemudian bencana kilat itu datang menyambar.

Agenda strategis yang telah disusun rapi, seluruhnya ambyar, berantakan.

Airlangga yang sedianya saat Munas nanti, akan tampil tanpa pesaing untuk menakhodai DPP Golkar sekali lagi di periode berikut, tetiba saja buang handuk.

Munas yang sedianya dihelat Desember, sebab karena keadaan memaksa, dipercepat seminggu ke depan, 20 Agustus 2024.

Lalu, sekira dalih apa Airlangga tetiba mundur? Banyak spekulasi di tengah publik.

Di internal Golkar sekalipun, masih bingung mencari jawaban pasti untuk mengisi kolom teka teki silang itu.

Akankah Airlangga terjerat kasus hukum? Jika karena soal itu, sejak setahun lalu, Airlangga dipanggil kejaksaan sebagai saksi korupsi izin ekspor CPO.

Tetapi lazimnya di negeri ini, soal demikian seringkali diolah penguasa sebagai sasaran, demi pencapaian target yang terselubung.

Teka Teki Jokowi

Upaya menggusur Airlangga dari kursi Ketua Umum DPP Golkar, tak serta merta.

Airlangga mundur pekan ini, merupakan akumulasi dari upaya penggusuran setahun lalu yang tertunda.

Dikala itu tampil dua kader Golkar, Luhut Panjaitan juga Bahlil Lahadalia, siap berebut meraih kursi bakal ditinggal Airlangga.

Kehadiran keduanya, menjadi sinyal kuat untuk menjawab teka teki siapa sosok sebenarnya di balik layar yang berkepentingan kuat menggusur Airlangga. 

Siapapun tau, Luhut maupun Bahlil, proxy Jokowi. Salah satunya didorong merebut kursi Ketua Umum DPP Golkar dari genggaman Airlangga.

Tujuannya jelas, merawat kepentingan jangka panjang Jokowi pasca lengser.

Tak hanya mengawal Gibran, putra Jokowi lima tahun ke depan di kursi Wakil Presiden RI, jauh lebih dari itu pula diharap mengendors program Jokowi untuk dituntaskan pemimpin selanjutnya.

Bahkan, jadi benteng andai Jokowi kelak menyisih masalah.

Sebegitu gentingnya, karena Jokowi tak sama dengan Megawati dan SBY, pasca lengser tetap punya power politik sebagai pimpinan parpol, sementara Jokowi bukan pimpinan parpol.

Lebih lagi, karena Jokowi memunggungi parpol yang telah membesarkannya. Tak mustahil andaikan PDIP kelak berbalas dendam padanya, lalu Jokowi tak punya kekuatan sedikitpun menepisnya. 

Atas semua kegentingan itu, memperkuat jawaban teka teki soal sejauhmana mendesaknya Airlangga digusur dari kursi Ketua Umum DPP Golkar.

Sekalian menguak teka teki, kenapa Golkar yang mesti direbut, bukan parpol lain.

Selain karena Golkar cara genetik memang tak bertuan, lebih dari itu karena Golkar punya track record mengawal pemerintahan.

Lebih lagi, karena Golkar punya segudang kader yang khatam mendaras langgam perpolitikan Indonesia.

Teka Teki KIM

Airlangga mundur di pekan ini, sesungguhnya bukanlah waktu yang tepat bagi seorang ketua umum parpol.

Sebab saat bersamaan, dia pergi meninggalkan bengkalai pengajuan Pasangan Cakada di 37 propinsi, dan 504 kab/kota.

Dan Airlangga, niscaya bukan tak tahu menahu urusan itu. Sebaliknya, bagi mereka yang berkepentingan menggusurnya, inilah momentum paling tepat. 

Tak lepas dari bengkalaian itu, jika pengajuan Pasangan Cakada yang hingga saat ini hendak dicermati, terlihat jelas jika Airlangga sesungguhnya terjepit di antara dua sisi mata koin.

Satu sisi berhasrat memenuhi hajat Golkar, tapi sisi lain dituntut legowo akan hajat bersama di KIM. Maka demi kemaslahatan kepemimpinan Prabowo-Gibran selanjutnya, Airlangga ikut manut.

Ridwan Kamil misalnya, kader Golkar yang sedianya kembali diadu untuk menakhodai Jabar, elektabilitasnya sulit ditaklukkan, tapi demi KIM Airlangga manut ikhlas kadernya ditarung di Pilkada DKI Jakarta.

Lalu untuk Jabar “lumbungnya Golkar”, ditukar guling kader Gerindra (ex-kader Golkar) Dedi Mulyadi. Cakada daerah lain, Airlangga pun manut demi soliditas KIM.

Padahal, lepas dari kepentingan KIM, tiap parpol masing-masing punya kalkulasi. Tak semata untuk memenangi pilkada, jauh lebih dari itu implikasinya untuk kebutuhan Pileg 2029.

Namun krusialnya, karena saat ini detik-detik transisi kepemimpinan nasional.

Andai Airlangga manut KIM demi kemaslahatan Prabowo-Gibran yang segera mengambilalih estafet kepemimpinan nasional, apakah di dalamnya juga mencakup kepentingan Jokowi yang akan segera lengser? 

Terhadap tarik ulur di antara dua kepentingan itu, Airlangga sepertinya alfa mengkalkulasinya.

Wajar, sebab lazimnya yang akan mengambilalih kepemimpinan dikedepankan, dibanding yang akan lengser.

Tapi kali ini lain, pemimpin yang segera pergi, segudang kepentingannya tak jauh kalah mendesaknya.

Kaesang putra Jakowi misalnya, Ketua Umum PSI yang beberapa hari lalu datang di kantor Golkar, tak mustahil andai Golkar yang diharap mengawinkan dengan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta.

Tapi Airlangga justru bercanda, menyebut figur lain inisial “S”. 

Dan akibat kealfaan Airlangga mengalkulasi di antara dua kepentingan itulah, sebaliknya jelang dua bulan Jokowi lengser, menjadi momentum terbaik menyandera Airlangga dengan dua opsi, mundur atau dijerat hukum.

Tak butuh waktu lama Airlangga memilih mundur. Maka terbukalah pintu lebar masuknya proxy Jokowi, Bahlil Lahadalia duduk di kursi Ketua Umum Golkar yang ditinggalkan Airlangga.

Apakah berhasil, forum Munaslub pekan depan akan menjawabnya.(*)