KKNT di KPU Tana Toraja, Mahasiswa Unhas Fokuskan Pendidikan Pemilih Pemula dan Masyarakat Adat

TRIBUNTORAJA.COM, MAKALE - Sebanyak 266 mahasiswa Universitas Hasanuddin menjalankan KKN Tematik Pendidikan Pemilih di 24 KPU tingkat kabupaten/kota se-Sulsel, termasuk Tana Toraja.

Di KPU Tana Toraja, sebanyak 10 mahasiswa Unhas mengikuti program KKN Tematik Pendidikan Pemilih.

Ini pertama kalinya KPU menerima mahasiswa KKN setelah KPU Sulsel bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas).

Mahasiswa KKN Tematik Unhas ini masing-masing dua orang dari Fakultas Hukum, tujuh orang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan satu orang dari Fakultas Kedokteran.

Komisioner KPU Tana Toraja bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Daniel Ta'dung, mengatakan, modul peserta KKN yakni pendidikan pemilih pemula dan sosialisasi di kalangan masyarakat adat dengan fokus anti politik uang.

“KKN Tematik Unhas ini adalah hasil kerjasama KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Hasanuddin. Penekanannya bahwa KPU yang membutuhkan KKN ini untuk melaksanakan pendidikan pemilih, secara khusus fokus pada dua modul yakni pendidikan pemilih pemula dan sosialisasi di kalangan masyarakat adat,” ujar Daniel saat dikonfirmasi di Kantor KPU Tana Toraja, Makale, Selasa (9/7/2024) siang.

Adapun alasan modul tersebut dipilih karena menurut Daniel, saat ini kita tengah menghadapi fenomena bonus demografi.

“Karena kita berada pada bonus demografi maka pendidikan pemilih harus ditingkatkan karena bisa menjadi situasi yang apatis bagi mereka kalau tidak dididik,” beber Daniel.

“Misalnya mereka enggan memberikan partisipasinya nanti, atau hanya mau memilih ketika ada yang memberikan uang, padahal itu salah. Jadi penting bagi mereka mengetahui bahwa memilih berdasarkan uang itu adalah tindakan pidana,” jelasnya.

Daniel mengungkapkan, pemilih pemula menjadi kalangan yang paling rentan terpengaruh oleh politik uang.

KPU Sulsel, termasuk Tana Toraja kemudian menginisiasi melegitimasi anti politik uang di kalangan masyarakat adat untuk meningkatan kesadaran pemilih.

“Sesuatu yang tidak dilegitimasi oleh masyarakat adat itu kadang-kadang masih dianggap sebagai kebenaran walaupun melanggar hukum, contohnya sabung ayam di Toraja. Karena selama ini pemahaman masyarakat secara umum bahwa itu adat istiadat walaupun melanggar hukum,” kata Daniel.

“Nah kita tidak mau hal itu terjadi pada demokrasi kita. Kita mau menyadarkan masyarakat, khususnya pada politik uang bahwa itu bukanlah kebenaran, sehingga difokuskan pada dua modul itu,” tambahnya.

Diketahui, Toraja meliputi total 32 wilayah adat, 12 di Toraja Utara dan 21 di Tana Toraja.

KPU Tana Toraja bereama mahasiswa KKN Tematik Unhas akan mengidentifikasi titik-titik rawan politik uang melalui wilayah adat yang tersebar di 19 kecamatan tersebut.