Di Iran Ada Presiden dan Ada Juga Pemimpin Tertinggi, Siapa Paling Berkuasa?

TRIBUNTORAJA.COM - Pasca peristiwa jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran, Ebrahim Raisi, muncul pertanyaan, apa perbedaan Presiden Iran dengan Pemimpin Tertinggi Iran. 

Diberitakan sebelumnya, helikopter yang membawa Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian jatuh pada Minggu (19/5/24).

Seluruh penumpang termasuk Raisi tewas dalam kecelakaan ini.

Lantas, apa perbedaan Presiden Iran dengan Pemimpin Tertinggi Iran?

Dilansir dari Kompas.com, negara Iran atau secara resmi bernama Republik Islam Iran, merupakan negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki sistem pemerintahan cukup unik.

Dalam sistem politik dan pemerintahannya, Iran menggabungkan elemen teokrasi Islam modern dengan demokrasi.

Orang nomor satu di Iran bukan presiden, melainkan pemimpin tertinggi atau pemimpin agung (supreme leader).

Sejak berdirinya Republik Islam Iran pada 1979, hanya ada dua Pemimpin Tertinggi Iran, yakni Ayatullah Khomeini, yang memimpin Revolusi Iran 1979, dan Ayatollah Ali Khamenei, yang menjabat dari tahun 1989 hingga sekarang.

Perbedaan Presiden Iran dan Pemimpin Tertinggi Iran terlihat dari peran dan kewenangannya.

Pemimpin tertinggi atau disebut rahbar, adalah kepala negara dan panglima tertinggi di Iran, yang dipilih oleh Majelis Ahli.

Majelis Ahli pula yang mempunyai kekuasaan untuk memberhentikan Pemimpin Tertinggi Iran.

Saat ini, Pemimpin Tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei.

Pemimpin tertinggi memegang kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin politik sekaligus agama, dan memiliki kewenangan lebih besar dibandingkan presiden.

Sebagai pemegang posisi pertama dalam kepemimpinan Iran, pemimpin tertinggi memegang keputusan terakhir dalam semua kebijakan negara, baik kebijakan dalam negeri maupun luar negeri.

Bahkan pemimpin tertinggi mempunyai kekuasaan untuk memberhentikan presiden, dewan negara, dan mengesahkan berbagai macam undang-undang.

Sebagai panglima tertinggi, pemimpin tertinggi mempunyai kewenangan atas angkatan bersenjata dan kepolisian nasional. 

Pemimpin tertinggi dapat mengendalikan operasi intelijen dan keamanan, memiliki wewenang tunggal untuk menyatakan perang atau perdamaian, dapat memobilisasi angkatan bersenjata, dan masih banyak lainnya.

Pemimpin tertinggi juga dapat menunjuk dan memberhentikan kepala kehakiman, direktur jaringan radio dan televisi negara, dan panglima tertinggi Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).

Enam dari 12 anggota Dewan Penjaga, yakni sebuah badan yang mengawasi kegiatan parlemen, juga ditunjuk oleh Pemimpin Tertinggi Iran.

Menurut Pasal 110 Konstitusi Iran, tugas dan wewenang Pemimpin Tertinggi Iran meliputi:

-Menguraikan kebijakan umum Republik Islam Iran.

-Mengawasi implementasi yang tepat dari kebijakan umum.

-Mengeluarkan keputusan untuk referendum nasional.

-Mengambil alih komando tertinggi angkatan bersenjata.

-Menyatakan perang dan perdamaian serta memobilisasi angkatan bersenjata.

-Mengangkat, memberhentikan, dan menerima pengunduran diri pejabat.

-Memfasilitasi hubungan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

-Menyelesaikan permasalahan negara yang tidak dapat diselesaikan dengan cara konvensional/biasa.

-Penandatanganan dekrit yang meresmikan pemilihan Presiden Iran oleh rakyat.

-Memberhentikan Presiden Iran, setelah adanya putusan pengadilan, atau setelah pemungutan suara oleh Majelis Permusyawaratan Islam.

-Mengampuni atau mengurangi hukuman terhadap terpidana dalam kerangka kriteria Islam.

Wewenang Presiden Iran

Presiden memiliki peran penting dalam pemerintahan Iran, tetapi tidak lebih berkuasa dibanding pemimpin tertinggi.

Dengan kata lain, presiden adalah pejabat tertinggi kedua di Iran, berada di bawah pemimpin tertinggi.

Presiden Iran adalah kepala eksekutif yang dipilih dalam pemungutan suara langsung dari rakyat (pemilu).

Pasal 113 Konstitusi Iran berbunyi, “Presiden adalah pejabat negara tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan konstitusi dan, sebagai kepala eksekutif, menjalankan kekuasaan eksekutif, kecuali untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan pemimpin."

Calon presiden harus mendapat persetujuan 12 Dewan Wali, yang enam di antaranya ditunjuk oleh pemimpin tertinggi.

Sesuai konstitusi, calon residen harus dipilih dari kalangan tokoh agama dan politik terkemuka.

Selain itu, calon presiden harus laki-laki dari Iran (tidak boleh perempuan), memegang kewarganegaraan Iran, efisien dan bijaksana, memiliki rekam jejak reputasi yang baik, jujur, saleh, dan setia pada prinsip-prinsip penting Republik Islam Iran dan keyakinan resmi negara.

Presiden dipilih melalui pemungutan suara langsung untuk masa jabatan empat tahun dan maksimal dua periode secara berturut-turut.

Presiden bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan sehari-hari dan memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dalam negeri dan luar negeri Iran.

Kendati demikian, kekuasaannya relatif terbatas, terutama dalam masalah keamanan. Keputusan akhir tentang seluruh urusan negara tetap berada di tangan pemimpin tertinggi.

Presiden Iran bertanggung jawab menandatangani perjanjian dengan negara lain maupun organisasi internasional, dapat menunjuk menteri, duta besar, dan gubernur, setelah disetujui oleh parlemen.

Jika Presiden Iran meninggal, wakil presiden pertama akan mengambil alih tugasnya dengan persetujuan pemimpin tertinggi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Perbedaan Presiden dan Pemimpin Tertinggi Iran