Sekjen PDIP: Semua Boleh Mendaftar Kecuali Menantu Jokowi

TRIBUNTORAJA.COM - PDI Perjuangan (PDIP) secara tegas menyampaikan bahwa bakal menutup pintu untuk mengusung Bobby Nasution dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumatera Utara tahun 2024.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa penolakan terhadap menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu adalah usulan dari bawah.

Di mana, anak ranting dan ranting PDIP menyerukan agar tak mengusung Bobby.

“Sudah ada pendaftaran-pendaftaran di daerah-daerah Sumatra Utara kemarin sudah melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobby, itu usulan dari bawah,” kata Hasto.

Hasto menjelaskan, selama proses pendaftaran berlangsung, pelaksanaan Pemilu 2024 yang diwarnai dugaan kecurangan menjadi perhatian khusus.

Terlebih, adanya abuse of power, penggunaan aparatur negara serta sumber-sumber negara untuk menenangkan salah satu paslon.

“Selama proses pendaftaran ini berlangsung, hal-hal yang menjadi kritik terbesar atas pelaksanaan Pemilu 2024 yang diwarnai abuse of power, penggunaan aparatur negara sumber-sumber negara, itu harus diatasi dulu. Kalau tidak, tidak ada gunanya Pemilu,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Hasto  menegaskan PDIP tidak akan kembali mengusung Bobby di Pilkada Sumatera Utara pada November 2024.

Hasto menyebut, Bobby sudah tidak memiliki garis politik yang sama dengan PDIP.

“Ya tentu saja (tidak usung Bobby). Karena garis politiknya sudah berbeda,” kata Hasto.

Ketika itu, dia mengungkapkan tiga nama berpeluang maju dalam Pilkada Sumatera Utara akan diusung PDIP.

Ketiga nama itu di antaranya Edy Rahmayadi (Gubernur Sumut periode 2018-2023), Rahmansyah Sibarani, dan Nikson Nababan.

Terkhusus nama yang terakhir, Nikson Nababan resmi melamar menjadi calon Gubernur Sumut dari PDIP. Nikson yang juga kader PDIP menyampaikan berkas pencalonannya pada Sabtu (6/4/24).

Terkait dinamika tersebut, Hasto Kristiyanto mengungkapkan, PDIP sudah melakukan pemetaan dalam menjaring sosok-sosok potensial maju dalam Pilkada di berbagai wilayah, termasuk untuk di Sumut.

“Kami sudah melakukan pemetaan politik. Kami melihat karakter dari masyarakat Sumatera Utara yang sangat kritis,” ucapnya.