MK: Kehadiran 4 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 2024 Tak Dapat Diwakilkan

TRIBUNTORAJA.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) telah meminta kehadiran empat menteri dari Kabinet Indonesia Maju di sidang lanjutan sengketa hasil pemilu atau sengketa Pilpres 2024.

Panitera MK telah menjadwalkan keempat menteri tersebut sebagai saksi dalam sidang yang dijadwalkan pada Jumat (5/1/2024) mendatang.

Enny Nurbaningsih, juru bicara hakim MK, menjelaskan bahwa kehadiran empat menteri yang diminta sebagai saksi tidak dapat diwakilkan.

Menurut Enny, kesaksian keempat menteri tersebut dibutuhkan untuk mendalami dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon.

Hakim MK memutuskan untuk memanggil keempat menteri tersebut berdasarkan pertimbangan atas dalil-dalil para pemohon, bukti-bukti yang diajukan, jawaban dari KPU, serta keterangan dari pihak terkait (Prabowo-Gibran) dan Bawaslu.

Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa keempat saksi diharapkan dapat memenuhi panggilan hakim MK setelah menerima surat panggilan yang telah dikirim oleh panitera.

Baca juga: MK Panggil 4 Menteri Kabinet Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024

Enny tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang konsekuensi jika para saksi tidak hadir atau apakah mereka diperbolehkan untuk menyampaikan keterangan tertulis.

"MK telah mengirimkan panggilan secara sah dan patut, jadi diharapkan mereka hadir," ujar Enny.

Empat menteri dari Kabinet Jokowi yang diminta sebagai saksi adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Baca juga: Pekan Ini, Lima Menteri Jokowi Bersaksi di MK, Bersaksi Terkait Kecurangan Pilpres 

Keempat menteri tersebut diminta memberikan keterangan terkait dugaan penyalahgunaan bansos demi kepentingan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

MK telah menjadwalkan pemanggilan keempat menteri Jokowi tersebut dalam sidang gabungan pada Jumat (5/4/2024).

Ketua MK, Suhartoyo, menegaskan bahwa pemanggilan para menteri Jokowi tidak berarti MK mengakomodir permintaan dari para pemohon, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: Pengacara Ganjar-Mahfud Sebut Kapolri Larang Kapolda dan Kapolres Bersaksi di MK

Suhartoyo menjelaskan bahwa dalam sidang sengketa pilpres, MK tidak berpihak dengan mengakomodir keinginan salah satu pihak yang terlibat sengketa.

"Jadi, ini semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim. Jadi dengan kata lain, permohonan para pemohon sebenarnya kami tolak, tetapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim, bahwa pihak-pihak ini dianggap penting untuk didengar di persidangan yang akan diadakan pada hari Jumat (5/4/2024)," ujar Suhartoyo.

(*)