Besok Sidang Gugatan AMAN Kepada Presiden dan DPR RI di PTUN Jakarta

TRIBUNTORAJA.COM, Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan menggelar sidang sidang gugatan AMAN dan komunitas Masyarakat Adat kepada Presiden dan DPR RI di PTUN Jakarta.

Sidang ini akan digelar Kamis 14 Maret 2024 mulai pukul 08.30 Wita di Gedung PTUN Jakarta, Jl A Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Adapun agenda sidangnya adalah mendengarkan keterangan saksi dari para pihak penggungat dalam hal ini pihak AMan dan komunitas Masyarakat Adat serta bukti surat tambahan dari para pihak.

Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi, melalui kuasa hukum dari Perhimpungan Pembela Masyarakat Adat Nusanrata (PPMAN) menjelaskan bahwa gugatan ini diajukan karena Presiden dan DPR RI telah melakukan pengabaian kewajiban konstitusionalnya untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat.

RUU Masyarakat Adat telah diajukan oleh AMAN sejak tahun 2009, hingga kini tak kunjung disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

"Ketiadaan payung hukum yang mengakui dan melindungi Masyarakat Adat, telah berdampak buruk bagi komunitas-komunitas Masyarakat Adat di seluruh Nusantara," ucap wanita asal Toraja ini.

AMAN mencatat sejak tahun 2014, telah terjadi 301 kasus perampasan wilayah adat seluas 8,4 juta hektar, dan 678 Masyarakat Adat dikriminalisasi karena mempertahankan wilayah adat.

"Gugatan ini sangat penting bagi AMAN dan komunitas Masyarakat Adat untuk mendapatkan kepastian hukum," tambah Rukka.

AMAN Toraya

Suara untuk pengesahan RUU Masyarakat Adat juga digaungkan AMAN Toraya pada peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS), 9 Agustus 2023 lalu.

Pada puncak peringatan HIMAS yang digelar di objek wisata Kete Kese', Kecamatan Kesu', Toraja Utara, itu dihadiri puluhan perwakilan dari 32 wilayah Adat Toraja dan puluhan utusan masyarakat adat se Sulselbar.

Ketua AMAN Toraya, Romba' Marannu Sombolinggi', mengatakan, momentum HIMAS ini untuk mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat agar segera disahkan menjadi undang-undang (UU).

"Kegiatan ini diharapkan bukan sekedar seremonial saja, selain dari AMAN, pengawalan itu penting dari stakeholder yang perduli akan keberlangsungan komunitas masyarakat adat yang ada di seluruh penjuru nusantara," ucapnya.

Diketahui, bahwa Rancangan Undang Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) hingga saat ini belum ditetapkan menjadi undang undang (UU).

Padahal RUU itu telah diajukan sejak 10 tahun yang lalu dan telah dibentuk panitia kerjanya (Panja) di DPR RI.