Konsultan Politik Eep Saefulloh Soroti Pemilu 2024: Paling Brutal

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh menilai Pemilu 2024 ini yang paling buruk.

Sebelumnya, sorotan dilontarkan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla. Kali ini datang dari konsultan Politik, Eep Saefulloh Fatah.

Eep mengatakan Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang paling brengsek dan brutal sejak zaman reformasi.

"Ini Pemilu paling buruk sepanjang yang saya paham, ini Pemilu paling brutal, Pemilu paling brengsek dari semua Pemilu yang kita miliki selama reformasi," kata Eep dalam diskusi Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (9/4/2024), dikutip dari Tribunnews.com.

CEO Polmark Indonesia ini  pun mengkait pelaksanaan Pemilu yang tidak adil ini dengan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Disebutkan, Presiden Jokowi terus menerus melakukan pelanggaran konstitusi dan undang-undang secara terbuka.

Implikasinya, kata Eep, pelanggaran konstitusi dan undang-undang yang dilakukan Presiden Jokowi membuat proses dan hasil Pemilu 2024 menjadi cacat dari berbagai lini.

Ia mengatakan bahwasanya KPU hingga Bawaslu seharusnya bertanggung jawab dengan kekacauan Pemilu 2024.

Apalagi, saat ini juga terjadi banyak kekisruhan dalam penghitungan suara yang telah dilakukan.

"Menurut hemat saya, KPU, Panwas, dan semua pihak yang terlibat menjadi penanggung jawab Pemilu semestinya saat ini bersikap selayaknya, dengan tanggung jawab selayaknya. Ini adalah penghitungan suara paling lamban dan paling kisruh selama kita menyelenggarakan pemilu," katanya.

Ia pun mengungkit carut marutnya penggunaan Sirekap KPU.

Menurutnya, banyak data yang tidak sesuai antara C1 hasil dengan data yang ditampilkan dalam Sirekap.

"Celakanya itu terjadi saat kita pertama kali menggunakan teknologi yang sebelumnya belum kita punya yang disebut artificial intelegent yang dengan sangat mudah memindai C hasil menjadi data numerik ke dalam suatu aplikasi dengan sangat segera bisa menyelesaikan perhitungan seluruh Indonesia 823.220 TPS semestinya. Yang terjadi sampai saat ini kekacauan terjadi," pungkasnya.

Kepemimpinan Presiden Jokowi

Eep Saefulloh Fatah juga menyoroti kepemimpinnan Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai, dalam beberapa hal, Presiden Jokowi melampaui kediktatoran Presiden Soeharto.

"Jadi menurut saya bukan saja kita akan kembali ke reformasi 98 dalam beberapa hal jauh lebih mundur dibandingkan dengan capaian kediktatoran zaman Pak Soeharto dalam beberapa hal," kata Eep dalam diskusi Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (9/4/2024), dikutip dari Tribunnews.com.

Ia pun mengungkit Presiden Jokowi yang diduga telah mengumpulkan sejumlah sumber daya untuk dinikmati oleh keluarganya sendiri.

Hal ini justru dibekingi berbagai instrumen negara.

"Misalnya dalam pengumpulan resources, kenikmatan, keuntungan dalam satu keluarga yang dibackup oleh berbagai instrumen yang amat dahsyat," katanya.

Dijelaskan Eep, dirinya mengungkit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka yang juga putra Presiden Jokowi menjadi cawapres.

Tak hanya itu, Eep juga mengungkit pembahasan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang memungkinkan pemilihan Gubernur Jakarta dari Presiden Jokowi.

Pembahasan regulasi itu diduga untuk menguntungkan keluarga Jokowi.

"Putusan MK nomor 90 tahun 2024 yang kelak kalau tidak dilawan sampai UU khusus DKI Jakarta yang suatu ketika kalau ini tidak dilawan mungkin Gubernur DKI Jakarta yang dipilih Presiden keluarga itu juga," katanya.

"Dan agloromasi yang kawasan ekonomi bisnis dan industri yang menyatukan Jabodetabek dipimpin dewan agloromasi yang ketuanya wakil presiden. Kalau ini tidak dilawan keluarga itu juga," sambungnya

Lebih lanjut, Eep menambahkan persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan.

Karena itu, ia mendesak agar Presiden Jokowi harus dimakzulkan dari jabatannya.

"Menurut saya ini tidak boleh dibiarkan, dengan segala resikonya sebagai warga negara kita harus bersikap. Dan sebagai warga negara sikap saya tidak berubah. Saya bergeming dengan mengatakan presiden telah melanggar konstitusi dan undang-undang dan karena itu harus dimakzulkan," pungkasnya.

Pernyataan Jusuf Kalla

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla alias JK, mengatakan, pemilihan umum (Pemilu) 2024 terburuk dalam sejarah Indonesia.

JK menyebut, dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno (Bung Karno).

Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila.

"Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka, walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi," kata JK saat menghadiri sebuah diskusi di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi.

"Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah Pemilu yang terburuk dalam sejarah Pemilu Indonesia sejak 1955," ujarnya.

Sebab, menurutnya, Pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang.

"Artinya adalah demokrasi Pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," ucap JK.

JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter.

"Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter, itu saja masalahnya sebenarnya," imbuhnya.

(Tribunnews.com/Igman Ibrahim)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Eep Saefulloh Sebut Pemilu 2024 Jadi Paling Brengsek dan Brutal Sejak Zaman Reformasi