Ibu Pertiwi Nusantara Indonesia Menangis

Yan Malino (Dosen IAKN Toraja)

TRIBUNTORAJA.COM - Dari Mei 1998 sampai dengan Mei 2024, reformasi dan proses demokratisasi Indonesia telah berjalan 26 tahun dengan 6 kali pemilu.

Jika pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianti dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), resmi dilantik, maka pada akhir pemerintahan mereka di tahun 2029 reformasi telah berusia 31 tahun.

Pada saat itu Indonesia memasuki kontestasi dan kostelasi politik pemilu ke-7 era reformasi.

Masa yang hanya kurang 1 tahun dari masa orde baru (orba) berkuasa secara otoritarian selama 32 tahun di bawah pemerintahan Soeharto.

Presiden Soeharto yang berkuasa sejak Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) sampai dengan reformasi Mei 1998 dipaksa mundur oleh gerakan reformasi yang terpilih secara aklamasi berpasangan dengan BJ Habibie oleh DPR pada tahun 1997.

Kamis, 21 Mei 1998, sekitar pukul 09.00 WIB, Presiden Soeharto menyampaikan pidato pengunduran diri dalam masa jabatan ke-7 sebagai presiden dan menyerahkan kekuasaan presiden kepada wakil presiden BJ Habibie.

Soeharto lengser keprabon dalam kondisi bangsa mengalami keterpurukan ekonomi dan gejolak sosial-politik.

Presiden pertama RI, Soekarno, melepas masa kekuasaannya karena desakan demonstasi mahasiswa tahun 1966 di saat inflasi ekonomi mencapai kurang lebih 600 persen.

Demikian halnya dengan presiden kedua RI, Soeharto, pun melepas jabatan presiden karena desakan demonstrasi mahasiswa bersama masyarakat sipil pada Mei 1998 dengan salah satu persoalan yang sama pada masa Soekarno, yaitu masalah krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara.

Ekonomi rakyat terpuruk karena krisis moneter yang ditandai anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika dari Rp 2.200, di awal tahun 1997, menjadi Rp 12.000 hingga Rp 18.000 pada pertengahan tahun 1997.

Tanda-tanda penyimpangan dari harapan cita-cita reformasi nampak jelas diakhiri-akhir pemerintahan presiden RI yang ke-7 Jokowidodo dengan manuver-manuver politik Neo Orba. Walaupun memang harus diakui bahwa dari semua presiden sebelumnya; Jokowi layak disebut bapak pembangunan infrastruktur Indonesia, kendati membangun dengan utang luar negeri yang sangat meningkat.

Beliau juga patut diapresiasi karena keberhasilan mengatasi gerakan radikalisme fundamentalisme primordial keagamaan.

Namun sangat disayangkan akan mengakhiri masa berkuasa dengan mengenang beliau sebagai perusak demokrasi karena penghianatan moral dengan pelanggaran etika akibat cawe-cawe politik dinasti.

Bercermin pada sejarah bangsa dan belajar berhikmat dari tanda-tanda alam; sejarah selalu berulang dengan periode waktu yang hampir sama.

Apakah Indonesia lebih cepat akan memasuki gerakan reformasi jilid 2 atau justru revolusi? Entahlah- entah kapan?

Salam Pancasila. Salam Demokrasi. Merdeka