Mantan Bupati Toraja Utara dan Tana Toraja Gagal ke Senayan

TRIBUNTORAJA.COM - Sebelas mantan bupati dan wali kota di Sulawesi Selatan ( Sulsel ) terancam tak lolos menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029.

Mereka berasal dari dapil Sulsel I, Sulsel II, dan Sulsel III.

Kesebelas mantan kepala daerah itu, yakni Syamsari Kitta (Takalar), Hatta Rahman (Maros), Zainuddin Hasan (Bulukumba), M Taufan Pawe (Parepare), Andi Fahsar Mahdin Padjalangi (Bone), Syamsuddin A Hamid (Pangkep), Andi Muzakkar (Luwu), Kalatiku Paembonan (Toraja Utara), Aslam Patonangi (Pinrang), M Judas Amir (Palopo), dan Nicodemus Biringkanae (Tana Toraja).

Syamsari Kitta merupakan caleg dari Partai Gelora dapil Sulsel I.

Dia juga merupakan Ketua DPW Partai Gelora Sulsel dan mantan Bupati Takalar.

Mantan anggota DPRD Sulsel itu terancam tak lolos karena perolehan suara Partai Gelora secara nasional belum mencapai ambang batas parlemen Pemilu 2024 (parliamentary treshold) sebesar 4 persen.

Dari dapil Sulsel II, ada 5 mantan bupati dan wali kota terancam gagal.

Mantan Bupati Maros Hatta Rahman merupakan caleg dari PPP.

Mantan politisi PAN itu tertinggal jauh dalam perolehan suara dibanding petahana Muh Aras.

PPP juga kini dihantui ancaman tak lolos parliamentary treshold.

Selanjutnya, mantan Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan yang menjadi caleg Partai Demokrat.

Caleg Partai Demokrat berpeluang lolos dari dapil Sulsel II adalah Andi Muzakkir Aqil.

Partai Demokrat dan PPP berdasarkan hasil real count KPU hanya bisa mendapatkan masing-masing 1 kursi dari dapil Sulsel II.

Di internal Partai Golkar, ada 3 mantan kepala daerah terancam tak lolos.

Mereka adalah mantan Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid; mantan Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi; dan mantan Wali Kota Parepare, M Taufan Pawe.

Partai Golkar berdasarkan perolehan suara partai ditambah perolehan suara caleg bisa "mengunci" kembali 2 kursi di dapil Sulsel II.

Peraih suara terbanyak di internal Partai Golkar adalah Nurdin Halid.

Taufan Pawe masih saling salip dengan petahana Supriansa.

Selisih suara mereka tipis, yakni 1.000-an suara.

Selanjutnya dapil Sulsel III, meliputi Pinrang, Sidrap, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, dan Luwu, ada 5 mantan bupati terancam tak lolos.

Pertama, mantan Bupati Luwu Andi Muzakkar dari Partai Gerindra.

Dia kalah suara dari putra Luwu Unru Baso, mantan Bupati Enrekang sekaligus petahana anggota DPR La Tinro La Tunrung, dan mantan politisi Partai Golkar Ahmad Abdy Baramuli.

Kedua, mantan Bupati Toraja Utara Kalatiku Paembonan dari PDIP.

Hal ini karena PDIP sulit untuk mendapatkan 1 kursi serta suara Kalatiku Paembonan kalah jauh dari suara petahana Sarce Bandaso Tandiasik.

Ketiga, mantan Bupati Pinrang Andi Aslam Patonangi dari Partai Nasdem.

Keempat, mantan Wali Kota Palopo Judas Amir dari Partai Nasdem.

Kelima, mantan Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae.

Perolehan suara mereka terpaut jauh dari petahana Rusdi Masse dan Eva Stevany Rataba.

Partai Nasdem bisa "mengamankan" 2 kursi di dapil ini sebab partai dipimpin Surya Paloh ini menjadi partai peraih suara terbanyak di Sulsel III.

Mantan bupati/wali kota terancam gagal lolos ke Senayan

Dapil Sulsel I

1. Mantan Bupati Takalar, Syamsari Kitta (Partai Gelora)

Dapil Sulsel II

1. Mantan Bupati Maros, Hatta Rahman (PPP)

2. Mantan Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan (Partai Demokrat)

3. Mantan Wali Kota Parepare, M Taufan Pawe (Partai Golkar)

4. Mantan Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi (Partai Golkar)

5. Mantan Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid (Partai Golkar)

Dapil Sulsel III

1. Mantan Bupati Luwu, Andi Muzakkar (Partai Gerindra)

2. Mantan Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan (PDIP)

3. Mantan Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae (Partai Nasdem)

4. Mantan Wali Kota Palopo, M Judas Amir (Partai Nasdem)

5. Mantan Bupati Pinrang, Andi Aslam Patonangi (Partai Nasdem).(*)

Disclaimer: Publikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik. Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.