Real Count DPD RI Dapil Sulsel 58 Persen: Meroket, Andi Maradang Tembus 4 Besar

TRIBUNTORAJA.COM - Perolehan suara Andi Maradang Mackulau mulai menyalip calon lainnya. Datu Luwu ini bahkan telah tembus 4 besar.

Demikian hasil penghitungan suara resmi atau real count di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pantauan Tribun Toraja di situs resmi KPU, Jumat (16/2/2024), pukul 19.33 Wita, data yang masuk hingga pukul 18.44 Wita sebesar 58,68 persen.

Data ini berasal dari 15.467 TPS dari total 26.357 TPS di Sulawesi Selatan.

Andi Maradang memperoleh sebesar 172.765 suara.

Posisi teratas masih dipegang Al Hidayat Samsu. Anggota DPRD Kota Makassar dari Partai PDI Perjuangan ini telah meraup 232.653 suara.

Pada pemilu 2024 ini, Hidayat ingin naik kelas dengan mengincar kursi DPD RI.

Diketahui, ada 18 calon DPD Dapil Sulsel memperebutkan 4 kursi di Senayan.

Daftar perolehan suara terbanyak sementara:

1. Al Hidayat Samsu 232.653 suara.

2. Abdul Waris Halid 198.711 suara

3. Tamsil Linrung 192.148 suara

4. Andi Maradang 172.765 suara

Perolehan Suara Calon DPD

1. A. ABD. WARIS HALID, S.S., M.M: 198.711

2. Drs. H. ABD. RAHMAN, M.M: 80.975

3. Ir. H. A. CHAIRIL ANWAR, M.M: 101.492

4. A. HATTA MARAKARMA: 151.455

5. H. AL HIDAYAT SAMSU, S.Pd., M.Pd: 232.653

6. Dr. Ir. H. A. M. YUSRAN PARIS, M.M: 84.356

7. ANDI BASO RYADI MAPPASULLE: 74.533

8. DATU LUWU ANDI MARADANG MACKULAU, S.H: 172.765

9. ANDI MUH. IHSAN: 164.588

10. Dr. Apt. H. ANDI MUH YAGKIN PADJALANGI, M.Kes: 115.312

11. ELLI OSCHAR, M.Pd.I: 95.324

12. HARMANSYAH: 53.450

13. Prof. Dr. H IDRUS ANDI PATURUSI: 140.186

14. LILY AMELIA SALURAPA, S.E., M.M: 112.607

15. Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, SP: 103.850

16. Pdt. MUSA SALUSU, M.Th: 126.185

17. ST. DIZA RASYID ALI: 59.074

18. TAMSIL LINRUNG: 192.148

*)Disclaimer:

1. Publikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.

2. Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.