Caleg dan Capres Perebutkan Kepala Desa

TRIBUNTORAJA.COM - Kepala desa (kades) bakal dimanfaatkan para politisi untuk meraih suara di Pemilu 2024.

Kades, dinilai memiliki pengaruh untuk mengarahkan warganya memilih calon tertentu.

Mengantisipasinya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel mewanti-wanti kepala desa (kades) untuk menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal ini mengingat persaingan sengit yang melibatkan para calon legislatif (caleg) maupun capres-cawapres.

Di mana kades menjadi target utama untuk meraih dukungan dalam kontestasi politik lima tahunan.

Para calon maupun tim pemenangan capres-cawapres kini berupaya membangun aliansi dan mendapatkan restu kades guna mengamankan dukungan kuat dari basis suara hingga ke pelosok desa.

Apalagi kegiatan kampanye di desa-desa menjadi semakin intens, dengan pertemuan-pertemuan terbuka, dan dialog interaktif.

Berbagai kegiatan sosial yang dirancang untuk memenangkan hati masyarakat. 

Dukungan dari kepala desa tentu dijadikan modal politik yang signifikan.

Mengingat pengaruh dan kredibilitas yang dimiliki para kades di tingkat lokal.

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli mengakui bahwa memang kepala desa menjadi basis mesin politik di Pemilu 2024.

Sebagai langkah pencegahan bentuk pelanggaran netralitas kades, Mardiana instruksikan pengawas pemilu untuk mempelototi gerakan-gerakan para calon dan tim pemenangan.

"Karena kepala desa menjadi basis mesin politik yang paling dekat, kita ajak patroli ini sering bersilaturahmi dengan kepala desa," kata Mardiana Rusli di Makassar, Kamis (7/12/2023).

Mardiana berpendapat, banyak pengetahuan kepala desa terkait pelanggaran yang belum diketahui.

Sehingga, dia menegaskan kepada semua bawaslu kabupaten/kota untuk tidak berhenti memberikan edukasi kepada perangkat desa.

"Kemungkinan kita juga akan bikin satu kegiatan di tingkat kecamatan terkonsolidasi dengan pemerintah daerahnya terkait dengan itu. Jadi kegiatan yang serupa juga dilakukan di daerah," tandasnya.

Bawaslu Sulsel Kerahkan 1200 Anak Buah untuk Patroli Awasi Kampanye Pemilu 2024

Adapun masa kampanye pemilu dimulai sejak 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 mendatang.

Patroli akan dilakukan jajaran bawaslu untuk memantau potensi pelanggaran-pelanggaran pemilu.

"Jadi hari ini ada 1200 pasukan kami turunkan dalam bentuk patroli pencegahan dan pengawasan," kata Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli di sela-sela agenda bertajuk 'Apel Siaga Pemilu Damai 2024' di Lapangan Karebosi Makassar, Rabu (6/12/2023) siang.

Mardiana berkomitmen, pihaknya akan bekerja keras melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan masa kampanye pemilu yang dilakukan oleh para kontestan politik.

"Kita juga memastikan, tata cara, mekanisme dan prosedural itu tidak ada yang dilanggar," ujarnya.

Sehingga di momen kali ini, Pemprov-DPRD Sulsel, pimpinan forkompinda, terutama partai politik (parpol) dan tim pemenangan/kampanye capres-cawapres diundang untuk komitmen menciptakan pemilu yang bersih dan damai.

"Kenapa kita undang partai politik karena mereka adalah kontestan. Jadi komitmen ini juga lahir dari komitmen para kontestan sebagai aktor politiknya. Penyelenggara hanya memberikan ruang atau fasilitas," tandasnya.

Terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Mardiana Rusli menyebutkan ada dua daerah yang memiliki IKP kategori rawan tinggi di Pemilu 2024.

Yakni Kabupaten Bulukumba, Jeneponto, dan Kota Parepare.

IKP Kabupaten Bulukumba mencapai 63 tertinggi di antara 24 kabupaten/kota di Sulsel.

Peringkat kedua ditempati Kota Parepare. Angkanya mencapai 54,69.

Kemudian, Kota kelahiran Presiden ketiga Baharuddin Jusuf Habibie atau BJ Habibie itu masuk kategori rawan tinggi.

Peringkat ketiga ditempati Kabupaten Jeneponto dengan angkanya 49,38.

Dalam catatan sejarah Pemilu 2019, Kabupaten Tana Toraja dan Kota Palopo masuk kategori tingkat kerawanannya tinggi.

Namun data terbaru menunjukkan, dua daerah ini masuk kategori rawan sedang.

"Kalau dulu berdasarkan data, Tana Toraja dan Palopo, ini berdasarkan historis. Sebab, ada konflik horizontal di tingkat daerah. Kemudian tingginya politik uang dan netralitas ASN, termasuk Kota Palopo yang ditemukan keberpihakan ASN dan juga keterlibatan kepala desa/lurah," tandasnya.(erlan)